Jakarta — Pengamat ekonomi Herianto, SE menilai penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026–2031 menjadi sinyal positif bagi dunia usaha. Menurut Herianto, penunjukan tersebut mencerminkan upaya penguatan sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter bank sentral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Herianto meyakini kehadiran Thomas dalam jajaran pimpinan BI diarahkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan. Ia menilai penguatan koordinasi ini penting agar pelonggaran moneter dapat direspons lebih optimal oleh sektor perbankan dan diteruskan ke sektor riil.
Berdasarkan data BI, sejak September 2024 suku bunga acuan telah diturunkan sebesar 150 basis poin. Namun, Herianto menilai transmisi kebijakan tersebut ke dunia usaha masih berjalan lambat. Ia merujuk pada catatan bahwa setiap penurunan BI Rate sebesar 1 persen, bunga kredit modal kerja hanya turun sekitar 0,27 persen dalam enam bulan dan maksimal 0,59 persen dalam periode hingga tiga tahun.
“Saya optimistis Thomas Djiwandono mampu menyelaraskan kebijakan moneter BI dengan kebijakan fiskal pemerintah, sehingga penurunan suku bunga benar-benar berfungsi sebagai stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Herianto dalam rilis yang diterima detikcom di Medan, Sabtu (1/2/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan suku bunga rendah merupakan instrumen utama dalam kebijakan moneter ekspansif untuk merangsang aktivitas ekonomi. Bunga kredit yang lebih rendah, menurutnya, dapat menekan biaya pinjaman perusahaan dan mendorong ekspansi usaha, termasuk pembelian mesin baru maupun pembukaan cabang.
Selain itu, Herianto menilai akses permodalan yang lebih terjangkau dapat meningkatkan keberanian investor dan pengusaha untuk menanamkan modal di sektor-sektor strategis. Ia menambahkan, ketika perusahaan melakukan ekspansi, kebutuhan tenaga kerja berpotensi meningkat, pengangguran menurun, dan daya beli masyarakat ikut terdongkrak.
Herianto juga menyebut dampak suku bunga rendah tidak hanya dirasakan oleh korporasi, tetapi juga masyarakat melalui penurunan bunga kredit konsumsi, seperti KPR dan kredit kendaraan, yang dapat mendorong konsumsi agregat.
Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan pelonggaran moneter tetap dilakukan secara hati-hati. Menurutnya, suku bunga yang terlalu rendah dalam jangka waktu lama dapat memunculkan risiko inflasi tinggi yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat.
