Pengamat ekonomi Achmad Tjachja Nugraha menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam World Economic Forum (WEF) 2026 menegaskan arah kepemimpinan Indonesia yang menempatkan stabilitas, keadilan hukum, dan pembangunan manusia sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Achmad, penekanan Presiden pada perdamaian dan stabilitas sebagai prasyarat kemakmuran menunjukkan kesadaran historis dan geopolitik yang matang, terutama di tengah situasi global yang diwarnai konflik dan ketidakpastian.
“Dalam konteks global yang penuh konflik dan ketidakpastian, pesan Indonesia yang memilih persatuan, kolaborasi, dan perdamaian menjadi sangat relevan dan kredibel,” ujarnya, Minggu (25/1/2026).
Ia juga menilai klaim Indonesia sebagai global bright spot tidak sekadar retorika diplomatik. Menurutnya, hal itu ditopang indikator makroekonomi yang konsisten, seperti pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, inflasi rendah, serta defisit fiskal yang terkendali.
“Yang menarik, Presiden menekankan bahwa pengakuan internasional lahir dari bukti, bukan optimisme kosong. Ini penting untuk membangun kepercayaan jangka panjang,” kata Achmad.
Terkait pembentukan Danantara Indonesia, Achmad memandangnya sebagai langkah strategis untuk mengonsolidasikan peran negara dalam pengelolaan modal nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa kekuatan utama sovereign wealth fund tidak hanya ditentukan oleh besaran aset, melainkan juga integritas tata kelola, transparansi, dan pengawasan publik.
“Jika prinsip good governance dijaga, Danantara berpotensi menjadi instrumen kedaulatan ekonomi, bukan sekadar lembaga investasi,” tegasnya.
Achmad turut menyoroti keberanian Presiden menyampaikan agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi secara terbuka di forum global. Menurutnya, sikap tersebut mengirimkan pesan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak akan bertumpu pada praktik rente dan ekonomi keserakahan.
“Penegasan ‘tidak ada kompromi’ terhadap korupsi adalah prasyarat mutlak bagi iklim investasi yang sehat dan berkeadilan,” ujarnya.
Dalam aspek kebijakan sosial, Achmad menilai program Makan Bergizi Gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, serta investasi besar pada pendidikan dan digitalisasi sekolah sebagai pendekatan pembangunan berorientasi jangka panjang. Ia menilai Presiden mengaitkan kebijakan sosial dengan produktivitas dan pertumbuhan, sejalan dengan teori pembangunan modern yang menempatkan kualitas manusia sebagai penentu kemajuan.
“Presiden menghubungkan kebijakan sosial dengan produktivitas dan pertumbuhan. Ini sejalan dengan teori pembangunan modern yang menempatkan kualitas manusia sebagai penentu utama kemajuan bangsa,” jelasnya.
Secara keseluruhan, Achmad menyimpulkan pidato Presiden Prabowo di Davos tidak hanya menyampaikan optimisme, tetapi juga memuat komitmen moral dan institusional. Ia menilai tantangan berikutnya terletak pada konsistensi implementasi di tingkat birokrasi serta penegakan hukum.
“Jika konsistensi itu terjaga, Indonesia berpeluang besar mewujudkan pertumbuhan yang kuat, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
