Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mendorong pemerataan akses keuangan agar lebih banyak masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kelompok berpenghasilan rendah, dapat memanfaatkan layanan keuangan secara aman dan produktif.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan penguatan ekonomi masyarakat perlu ditopang oleh peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya memiliki akses ke layanan keuangan, tetapi juga perlu memahami cara mengelola keuangan dengan baik.

Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi saat menghadiri dan memberikan arahan pada Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (4/3/2026).

Mahyeldi menilai, meski akses layanan keuangan terus meningkat, kesenjangan masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia menyebut pelaku UMKM dan masyarakat kecil masih banyak yang mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan yang layak.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, tingkat inklusi keuangan di Sumatera Barat tercatat 76,88 persen, sedangkan literasi keuangan berada di angka 40,78 persen. Mahyeldi mengatakan capaian tersebut perlu terus ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga pemahaman yang memadai.

Ia menegaskan UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Karena itu, Mahyeldi berharap perbankan dan lembaga keuangan lebih aktif menghadirkan program pembiayaan yang mudah dijangkau dan sesuai kebutuhan pelaku usaha kecil.

Dalam kesempatan itu, Mahyeldi juga menyoroti masih maraknya praktik rentenir yang menawarkan pinjaman cepat tanpa agunan, namun dengan bunga tinggi. Kondisi tersebut dinilai kerap membuat pelaku usaha terjebak utang.

“Kita tidak ingin masyarakat terjebak pinjaman yang memberatkan. Di sinilah peran TPAKD dan perbankan untuk hadir memberikan solusi yang lebih aman dan terjangkau,” kata Mahyeldi.

Mahyeldi berharap TPAKD Sumbar semakin aktif memperluas akses pembiayaan hingga ke tingkat akar rumput, termasuk bagi petani, nelayan, dan masyarakat di daerah tertinggal. Ia menyebut tahun 2026 diharapkan menjadi momentum penguatan ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat Roni Nazra menyampaikan literasi dan inklusi keuangan merupakan bagian penting dari pembangunan daerah. Menurutnya, literasi membantu masyarakat mengelola keuangan secara bijak, sedangkan inklusi memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan.

Roni menambahkan TPAKD telah terbentuk hingga tingkat kabupaten dan kota. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program berjalan secara inovatif, terukur, dan memberikan dampak nyata.

Dalam rapat pleno tersebut juga dibahas roadmap TPAKD 2026–2030 yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola, integrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, serta keberlanjutan program bagi sektor produktif dan kelompok rentan.