Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berjalan baik dan tetap terjaga kredibilitasnya. Hal itu ia sampaikan saat memaparkan perkembangan pembiayaan APBN Januari 2026 dalam Konferensi Pers APBN Kita.
Menurut Juda, strategi pembiayaan APBN 2026 dijalankan lebih terukur dengan tetap menjaga stabilitas pasar Surat Berharga Negara (SBN) serta memastikan akses pembiayaan di pasar global tetap terbuka. Pembiayaan anggaran dinilai menjadi elemen penting bagi kredibilitas fiskal karena mencerminkan kedisiplinan pemerintah dalam mengelola kebutuhan kas dan menjadi salah satu indikator kepercayaan investor terhadap kebijakan serta fundamental ekonomi Indonesia.
Hingga 31 Januari 2026, realisasi pembiayaan utang tercatat Rp127,3 triliun atau 15,3% dari target APBN 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 23,7% dari target APBN. Secara keseluruhan, realisasi pembiayaan sampai akhir Januari 2026 mencapai Rp105,06 triliun atau 15,2% dari target, juga lebih rendah dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai 29,6%.
Juda menilai perkembangan itu menunjukkan strategi pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah dengan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan. Ia menekankan bahwa pembiayaan tidak semata mengejar pemenuhan target tahunan sejak awal, melainkan memperhitungkan likuiditas, kondisi pasar, serta momentum penerbitan surat berharga yang paling efisien. “Dengan disiplin dan strategi yang adaptif, kami memastikan pembiayaan tetap mendukung stabilitas APBN, sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan utang Pemerintah,” ujarnya.
Dari sisi sumber pembiayaan, Juda menyebut sebagian besar pembiayaan utang didukung pendanaan dari pasar SBN. Di tengah tekanan global, kinerja pasar perdana SBN dinilai masih cukup solid. Hal itu tercermin dari hasil lelang Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada awal 2026.
Pada tiga lelang pertama SUN tahun 2026, rata-rata bid-to-cover ratio tercatat 2,2 kali dan disebut lebih tinggi dibandingkan awal 2025. Untuk SBSN, rata-rata bid-to-cover ratio pada tiga lelang pertama mencapai 3,8 kali, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama awal 2025 yang tercatat 2,2 kali.
Pemerintah juga menyoroti biaya penerbitan yang dinilai tetap terjaga. Juda menyampaikan rata-rata tertimbang yield hasil lelang tidak menunjukkan lonjakan yang mengkhawatirkan. Ia mengaitkan kondisi itu dengan persepsi investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia. “Hal yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap baik, ini juga tercermin dari yield yang ada,” ucapnya.
Selain pasar domestik, pemerintah memanfaatkan pasar global melalui penerbitan SBN valuta asing. Pada awal 2026, pemerintah menerbitkan global bond sebesar 2,7 miliar dolar AS dengan memanfaatkan momentum likuiditas awal tahun. Rinciannya, tenor 5 tahun diterbitkan sebesar 1,1 miliar dolar AS dengan yield 4,4%, tenor 10 tahun sebesar 1,1 miliar dolar AS dengan yield 5%, dan tenor 30 tahun sebesar 500 juta dolar AS dengan yield 5,5%.
Juda menambahkan, stabilitas pasar SBN ke depan diupayakan tetap terjaga melalui koordinasi kebijakan yang erat antara pemerintah dan otoritas moneter Bank Indonesia.
