Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmennya membangun ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai bagian dari visi Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045. Komitmen itu disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam acara coffee morning bersama pimpinan dunia usaha di PT Nestle Indonesia Panjang Factory, Bandar Lampung, Rabu (28/1/2026).

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa hingga 2029 Pemprov Lampung memiliki tiga misi pembangunan utama, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif; memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan produktif; serta meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat melalui pemerintahan yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi kunci agar seluruh potensi Lampung dapat bergerak bersama. Ia menilai selama ini ekosistem ekonomi di Lampung masih berjalan terpisah antara sektor pertanian, industri, dan dunia usaha, sehingga nilai tambah ekonomi belum optimal dirasakan masyarakat, khususnya petani.

“Kami menyadari bahwa selama ini banyak sektor berjalan sendiri-sendiri. Ketika tidak terhubung dan tidak inklusif, dorongan pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas. Pemerintah harus hadir sebagai perajut agar seluruh ekosistem ekonomi dapat tumbuh bersama,” ujar Gubernur.

Ia menekankan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sebagai faktor penentu untuk memperkuat daya saing daerah. Penguatan itu, kata dia, dilakukan melalui penguatan industri, peningkatan produktivitas petani, serta pembangunan kualitas SDM agar mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi dan teknologi.

Selain ekonomi, Gubernur juga menyoroti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang masih berada di peringkat terbawah di Sumatera dan peringkat 26 secara nasional. Kondisi tersebut dinilainya ironis mengingat Lampung memiliki kedekatan geografis dengan Jakarta, infrastruktur yang memadai, serta akses teknologi yang relatif baik.

“Ini menjadi refleksi bahwa pembangunan kita sebelumnya belum cukup inklusif. Ke depan, penguatan SDM harus menjadi prioritas agar pertumbuhan ekonomi benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dalam paparannya, Gubernur memaparkan potensi besar perekonomian Lampung. Pada 2024, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung tercatat sebesar Rp483 triliun. Namun, sekitar 26% atau Rp130 triliun masih berasal dari bahan mentah sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, sementara kontribusi sektor industri sekitar 18% atau Rp90 triliun.

Pemprov Lampung mencatat dari nilai Rp130 triliun sektor pertanian tersebut, baru sekitar 40% yang diolah di dalam daerah. Artinya, masih terdapat potensi lebih dari Rp70–100 triliun yang keluar dari Lampung dalam bentuk bahan mentah tanpa nilai tambah.

“Kita ingin komoditas Lampung diolah di Lampung. Kopi, jagung, padi, singkong, dan komoditas lainnya harus memberi nilai tambah bagi petani dan masyarakat kita,” ujarnya.

Untuk mendorong ekonomi inklusif dan meningkatkan nilai tambah, Gubernur mengungkapkan Pemprov Lampung meluncurkan program Desaku Maju. Program ini berfokus pada pengolahan hasil pertanian langsung dari desa melalui penyediaan mesin pengering (dryer), pupuk organik cair, pelatihan vokasi, serta penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Melalui program tersebut, jagung, padi, singkong, kopi, dan kakao diarahkan untuk dikeringkan dan diolah di desa sebelum dipasarkan. Gubernur menuturkan langkah ini dapat meningkatkan harga jual hasil panen, menekan biaya logistik, memperkuat daya tawar petani, serta membuka lapangan kerja di desa.

Ia menyebut desa-desa yang telah memiliki mesin dryer menunjukkan peningkatan signifikan pada harga jagung. Harga jagung di desa yang memiliki dryer dapat bertahan di kisaran Rp4.000 per kilogram, sementara desa yang belum memiliki fasilitas tersebut mengalami penurunan harga yang cukup tajam.

“Tambahan pendapatan petani bisa mencapai sekitar Rp1 juta per hektare hanya karena adanya dryer. Dampaknya sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat desa,” jelasnya.

Hingga kini, Pemprov Lampung telah menyalurkan dryer di puluhan desa dan menargetkan kebutuhan sekitar 500 unit dryer untuk seluruh wilayah Lampung. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan fasilitas pupuk organik cair di desa-desa untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.

Gubernur juga menyoroti pentingnya efisiensi logistik dan penguatan infrastruktur pendukung. Pemprov Lampung, kata dia, berkomitmen mempercepat pembangunan jalan provinsi guna mendukung aktivitas industri dan distribusi hasil pertanian tanpa merugikan petani.

Di sisi lain, Pemprov Lampung turut menaruh perhatian pada isu lingkungan. Gubernur menyampaikan rencana rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai untuk mengatasi banjir dan degradasi lingkungan akibat deforestasi. Hingga 2029, Lampung membutuhkan sekitar 9 juta pohon untuk rehabilitasi kawasan hulu, dan pemerintah membuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Kami berharap kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha untuk menata Lampung secara bersama-sama. Jika ekonomi tumbuh inklusif, SDM kuat, dan lingkungan terjaga, maka tujuan kita menuju kehidupan yang adil dan berkelanjutan akan tercapai,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Factory Manager PT Nestle Indonesia Panjang Factory, Jefri Manurung, menyampaikan kehadiran Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela sebagai wujud komitmen pemerintah daerah memperkuat hubungan dengan pelaku industri dan dunia usaha.

Jefri menjelaskan Pabrik Nestle Panjang saat ini memproduksi 19 SKU yang mencakup berbagai merek Nestle Indonesia, seperti Milo, Maggi, Nescafe, serta produk Nestle Professional. Sejumlah produk, termasuk Maggi dan Milo Cube, dipasarkan di dalam negeri sekaligus diekspor, sehingga Pabrik Panjang disebut menjadi salah satu penopang ekspor produk Maggi Nestle.

Selain produksi, Jefri menyampaikan Nestle menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan secara berkelanjutan, khususnya melalui penguatan rantai pasok kopi di Lampung. Melalui program Nescafe Coffee Plan, Nestle telah mendampingi sekitar 12.600 petani kopi dengan fokus pada peningkatan kapasitas produksi, kualitas panen, dan praktik budidaya.

Ia menegaskan capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Pemprov Lampung. Jefri berharap sinergi antara dunia usaha dan pemerintah terus diperkuat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.