Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) menandatangani kesepakatan bersama dengan Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah untuk memperkuat kerja sama penyediaan barang kebutuhan pokok. Kolaborasi ini ditujukan untuk pengendalian inflasi daerah, penanganan kerawanan pangan, serta mitigasi bencana.
Penandatanganan kesepakatan berlangsung di Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis (22/1/2026).
Kepala Disdagperin Kalteng, Norhani, mengatakan kerja sama tersebut merupakan kelanjutan sinergi yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir dan dinilai efektif dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. Ia menyoroti pelaksanaan operasi pasar murah yang menjangkau hingga desa-desa sebagai upaya yang membantu masyarakat, sejalan dengan arahan Gubernur Kalimantan Tengah yang menekankan pembangunan dimulai dari desa.
Pada 2026, Pemprov Kalteng menargetkan penyaluran sekitar 320.000 paket pasar murah yang menjangkau 13 kabupaten/kota dan 1.432 desa. Program ini disebut menjadi salah satu instrumen utama pengendalian inflasi daerah. Sejumlah komoditas strategis juga ditargetkan mengalami penurunan harga, termasuk beras yang sebelumnya berada di kisaran Rp15.000 dan ditargetkan turun hingga Rp10.000.
Disdagperin juga menegaskan akan memperketat pengawasan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng. Pemerintah menyebut masih ditemukan penjualan di atas HET di lapangan, sehingga pengecekan dan tindakan tegas akan dilakukan agar masyarakat tidak dirugikan.
Sementara itu, Kepala Regional Bulog Provinsi Kalimantan Tengah, Budi, menyatakan Bulog siap mendukung kebijakan Pemprov Kalteng dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Menurutnya, kesepakatan tersebut memperkuat sinergi yang selama ini sudah berjalan.
Bulog saat ini memiliki stok beras sekitar 15.000 ton, termasuk beras SPHP yang disubsidi pemerintah pusat. Bulog juga menyatakan siap menyediakan beras premium sesuai kebutuhan daerah, termasuk untuk paket bantuan dan operasi pasar, mengikuti mekanisme yang berlaku.
Dalam kesempatan yang sama, Bulog menyampaikan rencana pembangunan gudang baru untuk memperkuat sistem logistik pangan daerah. Pembangunan direncanakan berlangsung pada akhir 2025 hingga 2026. Lokasi yang disebut telah mendapat persetujuan pemerintah daerah berada di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, sementara rencana di Kotawaringin Timur masih dalam proses penyelesaian administrasi perbankan.
Terkait minyak goreng, Bulog menjelaskan penyaluran melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) masih dalam tahap penataan tata kelola. Intervensi pasar disebut belum sepenuhnya berjalan, namun koordinasi dengan pabrik dan pihak terkait terus dilakukan, terutama menjelang Ramadan.
Melalui kerja sama ini, Pemprov Kalteng dan Bulog berharap stabilitas harga, ketersediaan pangan, serta perlindungan daya beli masyarakat dapat terjaga sepanjang 2026.
