Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyoroti wacana yang berkembang di masyarakat mengenai kondisi perekonomian Indonesia, terutama terkait potensi dampak konflik geopolitik yang dapat memicu krisis harga dan pasokan energi.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan pemerintah menghormati beragam pandangan publik dan menjadikannya sebagai masukan dalam perumusan kebijakan.

Menurut Haryo, pemerintah memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan mampu menghadapi tekanan global. Ia menyebut ketahanan tersebut ditopang koordinasi kebijakan yang solid serta sejumlah faktor ekonomi domestik yang tetap terjaga. Pernyataan itu disampaikan Haryo dalam keterangan tertulis pada Kamis, 26 Maret 2026.

Pemerintah, kata Haryo, akan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi melalui pengendalian inflasi dan kebijakan stabilisasi harga. Ia menyampaikan pertumbuhan ekonomi pada 2025 tercatat 5,11 persen, sementara inflasi berada pada kisaran target 2,5±1 persen.

Haryo menambahkan konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan. Untuk menjaga permintaan domestik dan sektor riil, pemerintah menyiapkan stimulus fiskal dan program bantuan sosial.

Dari sisi industri, Haryo menyebut sektor manufaktur berada dalam fase ekspansi. Indeks Manufaktur (PMI) tercatat di level 53,8 dan disebut sebagai yang tertinggi dalam dua tahun terakhir.

Di sisi penerimaan negara, Haryo menyampaikan penerimaan pajak tumbuh 30,4 persen secara tahunan hingga Februari 2026. Ia juga menyatakan ketahanan pangan dan energi nasional tetap terjaga.

Haryo menuturkan Indonesia mencatat surplus produksi energi melalui program biodiesel. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bantalan penting dalam menghadapi gejolak global, termasuk dampak konflik geopolitik.

Pemerintah menyatakan optimistis perekonomian Indonesia dapat tumbuh sekitar 5,4 persen pada 2026.