Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama sektor swasta menggelar sosialisasi antikorupsi bertema “Kolaborasi Pemerintah dan Sektor Swasta Membangun Budaya Integritas Praktik Ekonomi Lokal”. Kegiatan ini berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, Rabu (28/01/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya integritas di daerah.
Acara tersebut dihadiri Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, perwakilan Gubernur Lampung yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Perekonomian, Sekretaris Daerah Lampung Timur, unsur Forkopimda, Inspektorat, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, insan pers, peserta HIPMI Kabupaten Lampung Timur, serta narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua HIPMI Lampung Timur Fitra Aditya Irsyam menilai dunia usaha memiliki peran strategis dalam pencegahan korupsi, terutama di tingkat daerah. Ia menekankan pengusaha muda perlu menjadi bagian dari solusi melalui praktik usaha yang taat aturan, transparan, dan menjunjung etika bisnis.
“Sosialisasi ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Ini adalah pengingat bagi kami para pengusaha bahwa integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan usaha. HIPMI Lampung Timur berkomitmen mendorong pelaku usaha yang taat aturan, transparan, dan menjunjung etika bisnis,” ujar Fitra. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi yang sehat antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menciptakan iklim investasi yang adil dan berkelanjutan. “Kalau kolaborasi kuat dan integritas dijaga, maka praktik korupsi bisa kita tinggalkan bersama,” tambahnya.
Senada, Ketua HIPMI Provinsi Lampung Gilang Ramadhan menegaskan sosialisasi antikorupsi tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Ia menyatakan komitmen HIPMI untuk terus mendorong pengusaha muda agar menjunjung tinggi integritas dalam setiap aktivitas usaha. “HIPMI harus menjadi contoh. Kolaborasi harus diperkuat, dan praktik korupsi harus ditinggalkan,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Gubernur Lampung selaku Plt Kepala Bidang Perekonomian, August Riko, menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menciptakan iklim ekonomi yang sehat, transparan, dan berdaya saing.
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah mengapresiasi peran HIPMI Lampung Timur sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun tata kelola yang bersih dan akuntabel. Ia menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk terbuka terhadap masukan dan pengawasan dari berbagai pihak.
“Satu rupiah pun harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu adalah anggaran negara. Pencegahan korupsi bukan hanya tugas penyelenggara negara, tetapi juga melibatkan pelaku usaha, media, dan masyarakat,” ujar Ela.
Menurut Ela, Pemkab Lampung Timur telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Lampung Timur untuk memperkuat pengawasan dan pendampingan hukum dalam pelaksanaan program pembangunan, termasuk melalui sistem e-catalog dan mekanisme pengadaan lainnya. Ia juga menegaskan setiap laporan maupun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan akan ditindaklanjuti.
“Jika ada kegiatan yang tidak sesuai prosedur, kami langsung cek. Kualitas dan kuantitas harus dipastikan. Inilah wujud kolaborasi nyata,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Ela turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Kota Metro dalam berbagi pengalaman dan praktik baik pengelolaan pemerintahan.
