Pemerintah Kabupaten Cirebon menyatakan dukungan terhadap upaya penguatan akses permodalan bagi nelayan. Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mengapresiasi kegiatan sosialisasi literasi keuangan di Desa Gebang Mekar, sekaligus meminta perbankan mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan.
Agus menilai edukasi keuangan di wilayah pesisir penting dilakukan karena mayoritas warga Desa Gebang Mekar menggantungkan hidup pada sektor perikanan. Pemerintah daerah berharap sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan sekaligus membuka akses permodalan usaha.
“Kami berharap sosialisasi ini berdampak baik bagi warga, khususnya nelayan. Pemerintah daerah juga berharap pihak perbankan dapat memfasilitasi kebutuhan permodalan nelayan melalui program KUR,” kata Agus pada Senin, 2 Maret 2026.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak hanya mendorong kemudahan pembiayaan, tetapi juga akan melakukan pengawasan tata kelola serta memberikan pendampingan agar pemanfaatan pembiayaan berjalan optimal.
“Kelanjutannya nanti kita berikan juga pendampingan dan pembinaan, terkait dengan nelayan yang nanti sudah diberikan atau berikan fasilitas KUR tersebut,” ujarnya.
Kegiatan yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu turut dihadiri Anggota DPR RI Komisi VII, Kardaya Warnika. Ratusan nelayan mengikuti forum dan menyampaikan berbagai persoalan, terutama terkait sulitnya akses permodalan usaha.
Kardaya menyebut persoalan modal menjadi salah satu keluhan utama nelayan. Ia mengingatkan agar proses pinjaman tidak terkesan mempersulit masyarakat kecil, sehingga nelayan tidak beralih ke pinjaman online maupun rentenir.
“Modal ini jangan sampai kesannya mempersulit nelayan. Harus diupayakan prosesnya cepat, agar nelayan tidak lari ke pinjaman online (pinjol) maupun rentenir,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan pemerintah menyediakan program KUR dengan subsidi bunga hingga 50 persen. Dari bunga pinjaman 6 persen, sebanyak 3 persen ditanggung pemerintah sehingga nasabah membayar 3 persen.
“Kita minta kepada pihak bank agar tidak mempersulit nelayan atau warga yang mengajukan KUR. Kenapa banyak masyarakat terjerat pinjol? Karena mereka cepat merespons ketika ada pengajuan, Ini yang harus kita benahi,” kata Kardaya.
Menurutnya, DPR RI memiliki fungsi pengawasan dan sosialisasi agar program pembiayaan pemerintah tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya nelayan.
Dalam kegiatan tersebut, OJK bersama perbankan, termasuk Bank bjb, memaparkan mekanisme pengajuan KUR dan skema pembiayaan lain yang dapat dimanfaatkan nelayan. Melalui kolaborasi OJK, DPR RI, perbankan, dan Pemerintah Kabupaten Cirebon, diharapkan solusi konkret permodalan segera terwujud untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan nelayan di Desa Gebang Mekar.
