Pemerintah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Dunia Usaha Antikorupsi untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menciptakan iklim ekonomi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Kegiatan ini digelar di Hotel New Sunari Lovina Beach Resort, Rabu, 4 Februari 2026.

Bimtek dibuka langsung oleh Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra. Acara tersebut turut dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johnson Ridwan Ginting, serta diikuti para pelaku usaha di Kabupaten Buleleng.

Dalam sambutannya, Sutjidra menegaskan dunia usaha memiliki peran strategis dalam pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ia menilai kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pelaku usaha menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berintegritas.

“Bimtek ini sangat strategis. Dunia usaha harus memahami bahwa peran mereka sangat penting dalam pencegahan korupsi. Dengan tata kelola yang baik, dunia usaha bisa sehat, bersaing secara fair, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pembangunan di Buleleng dapat berjalan optimal dan mensejahterakan masyarakat,” kata Sutjidra.

Ia menjelaskan, kegiatan ini juga merupakan bagian dari penerapan prinsip good corporate governance yang didukung sistem monitoring, controlling, dan surveillance (MCSP). Pemkab Buleleng mengundang berbagai elemen dunia usaha, mulai dari UMKM, BUMD, hingga pelaku usaha swasta, agar memiliki pemahaman yang sama, terutama terkait kepatuhan terhadap regulasi dan perizinan.

Sementara itu, Johnson Ridwan Ginting mengapresiasi komitmen Pemkab Buleleng dalam membangun budaya antikorupsi dengan melibatkan dunia usaha. Ia mengatakan KPK melihat adanya pemahaman yang kuat dari kepala daerah mengenai korupsi dan peran para aktornya.

“Kami melihat Pak Bupati sangat memahami apa itu korupsi dan bagaimana aktor-aktornya berperan. Hari ini kami berbicara dengan dunia usaha, dan besok kami juga akan menyampaikan hal yang sama kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng,” ujarnya.

Johnson berharap bimtek tersebut dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai korupsi, dampaknya, serta aturan yang harus dipatuhi. Menurutnya, penguatan integritas akan mendorong iklim ekonomi yang lebih sehat, transparan, dan adil.