Pemerintah menegaskan komitmennya melanjutkan reformasi pasar modal nasional dan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan hukum. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pasar sekaligus memperkuat fondasi perekonomian nasional.
Sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam wawancara bersama South China Morning Post pada Selasa (3/02), Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menekankan bahwa reformasi pasar modal bukan semata dipicu dinamika penilaian lembaga indeks global. Menurutnya, langkah tersebut merupakan amanat undang-undang yang harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Ini bukan hanya tentang pasar modal. Integritas pasar adalah cerminan dari seluruh perekonomian, oleh karena itu sebabnya Pemerintah mengambil tindakan cepat dan terukur dalam merespons perkembangan terkini pasar modal saat ini,” kata Haryo.
Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan sejumlah langkah reformasi, di antaranya rencana meningkatkan porsi saham beredar bebas (free float) minimum menjadi 15%, memperkuat transparansi, serta mengoptimalkan peran investor institusional domestik—termasuk dana pensiun dan perusahaan asuransi—di pasar modal. Pemerintah juga membuka opsi keterlibatan Danantara sebagai sovereign wealth fund untuk membantu menjaga stabilitas pasar.
Dalam penguatan tata kelola, pemerintah menyatakan akan memperketat regulasi pasar modal untuk menyingkirkan praktik yang dinilai merusak kepercayaan investor. Penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, dengan menekankan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan proses yang objektif.
Haryo menyampaikan pemerintah optimistis langkah reformasi yang disebut komprehensif dan terukur dapat meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun global terhadap pasar modal Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi yang kredibel, transparan, dan berdaya saing.
Di sisi lain, pemerintah juga menyatakan optimisme terhadap prospek perekonomian nasional. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029 dinilai realistis, dengan dukungan penguatan investasi, penyelesaian kesepakatan perdagangan internasional, serta implementasi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut berdampak pada penciptaan lapangan kerja.
Sejumlah sektor prioritas—manufaktur, digitalisasi, dan transportasi—diproyeksikan menjadi motor pendorong peningkatan investasi langsung asing. Pemerintah juga mendorong pengembangan industri strategis, termasuk pembangunan ekosistem semikonduktor, melalui kerja sama dengan pelaku industri global.
Selain itu, pemerintah terus mendorong berbagai perjanjian perdagangan dan kemitraan ekonomi global untuk memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Upaya keterbukaan kerja sama global tersebut, menurut pemerintah, tetap diimbangi penguatan fundamental ekonomi domestik dan disiplin fiskal guna menarik investasi berkualitas, meningkatkan kinerja ekspor, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika dan ketidakpastian global.
