Jakarta — Pemerintah menyiapkan langkah restrukturisasi untuk memastikan keberlanjutan Program Strategis Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) tetap berjalan di tengah dampak banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Sejumlah koperasi desa dilaporkan terdampak langsung, baik dari sisi operasional usaha, distribusi produk, maupun kewajiban pembiayaan.
Sekretaris Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI Ahmad Zabadi mengatakan bencana alam di beberapa provinsi di Sumatra, termasuk Aceh, telah mengganggu aktivitas koperasi, terutama yang bergerak pada sektor unggulan daerah seperti kopi, pertanian, dan perikanan. Ia mencontohkan gangguan distribusi yang dialami koperasi di wilayah penghasil kopi di Aceh, yang semestinya sudah mengirimkan produk ke mitra di dalam dan luar daerah, namun tertahan akibat bencana.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad dalam Media Briefing DIKSI (Diskusi Redaksi) bertema “Koperasi Desa Merah Putih: Update Terkini dan Arah Kebijakan 2026” yang diselenggarakan Direktorat Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Untuk menjaga keberlangsungan rantai pasok, Kemenkop telah berkoordinasi lintas sektor, termasuk dengan TNI, guna memfasilitasi pengangkutan logistik dan produk koperasi dari wilayah terdampak menuju titik distribusi utama. Langkah ini ditujukan agar usaha koperasi tetap berjalan dan potensi kerugian ekonomi dapat ditekan.
Selain hambatan distribusi, bencana juga berdampak pada koperasi yang sedang menjalani program fasilitasi pembiayaan. Pemerintah kini melakukan pendataan menyeluruh terhadap koperasi terdampak di Sumatra sebagai dasar penyiapan kebijakan restrukturisasi dan relaksasi pembiayaan, khususnya bagi koperasi mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
Ahmad menyebut skema yang disiapkan mencakup penjadwalan ulang kewajiban, penurunan suku bunga, hingga kebijakan moratorium sementara, sebagaimana pernah diterapkan pada masa krisis sebelumnya.
Di sisi kemanusiaan, Kemenkop bersama Gerakan Koperasi Indonesia menginisiasi program Koperasi Peduli Bencana Sumatra. Melalui gerakan ini, bantuan tahap awal senilai lebih dari Rp1,6 miliar telah disalurkan ke wilayah terdampak, berupa toilet portabel, kebutuhan sanitasi perempuan, mainan anak, kain, serta fasilitas penyediaan air bersih.
Ahmad menegaskan inisiatif tersebut mencerminkan karakter koperasi sebagai entitas bisnis yang berwatak sosial, yang hadir tidak hanya saat ekonomi tumbuh, tetapi juga ketika masyarakat menghadapi bencana.
Sejalan dengan penanganan darurat dan pemulihan, pemerintah menegaskan pembangunan KDMP secara nasional tetap berlanjut. Hingga saat ini, sebanyak 82.986 KDMP telah terbentuk secara kelembagaan, dengan lebih dari 78 ribu koperasi terhubung ke sistem digital SIM COPDES. Pembangunan fisik gerai, gudang, dan fasilitas pendukung juga telah berjalan di sekitar 21 ribu titik dari total 41.147 lahan yang telah terkonsolidasi.
Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, pemerintah menargetkan lebih dari 80 ribu KDMP beroperasi bertahap pada 2026 dengan enam unit usaha utama, yakni gerai sembako, apotek, klinik, simpan pinjam produktif, pergudangan, dan layanan logistik.
Menurut Ahmad, KDMP diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memangkas rantai distribusi kebutuhan pokok, menstabilkan harga, sekaligus menjadi agregator ekonomi desa yang memperkuat ketahanan masyarakat, termasuk saat menghadapi bencana.
