Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan untuk mendukung pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra. Pernyataan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Daerah, Agus Harimurti Yudhoyono, setelah bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Selasa.

Yudhoyono mengatakan, Kementerian Keuangan pada prinsipnya siap memberikan dukungan keuangan, terutama untuk penanganan segera terhadap kerusakan infrastruktur serta rumah warga yang terdampak.

Penanganan dampak bencana diprioritaskan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sejalan dengan pembentukan satuan tugas respons bencana oleh Presiden. Dalam fase rehabilitasi, fokus utama mencakup perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan pasokan air bersih, serta pembangunan kembali perumahan publik yang rusak dan hancur.

Selain pemulihan fisik, Yudhoyono menekankan pentingnya penataan ulang lahan dan tata ruang sebagai bagian dari fase rekonstruksi. Menurut dia, pengaturan tata ruang diperlukan agar masyarakat tidak kembali tinggal di lokasi yang rentan terhadap bencana.

Untuk pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah menggunakan skema berlapis yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, diperlukan integrasi serta pembaruan data lintas sektor.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Permukiman mencatat total 139.485 unit rumah terdampak banjir di tiga provinsi tersebut per 14 Desember 2025. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum memperkirakan kebutuhan tambahan dana hingga Rp74 triliun atau sekitar US$4,3 miliar untuk pemulihan infrastruktur pascabencana.