Pemerintah berencana membentuk Komite Nasional Kereta Cepat untuk mempermudah pengambilan keputusan strategis terkait proyek kereta cepat. Komite ini akan menangani sejumlah agenda, mulai dari rencana restrukturisasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh hingga pengembangan kereta cepat Jakarta–Surabaya.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (20/1).

AHY mengatakan pemerintah masih mencari opsi terbaik terkait restrukturisasi KCJB. Menurutnya, pembentukan komite nasional diperlukan agar langkah strategis maupun taktis dapat diputuskan dengan lebih terarah.

Sejalan dengan itu, AHY juga menyebut pemerintah tengah mengusung penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) terkait kereta cepat. Aturan ini ditujukan untuk menjadi payung kebijakan tidak hanya bagi kereta cepat Jakarta–Bandung, tetapi juga bagi pengembangan di wilayah lain, termasuk rencana perluasan hingga Surabaya.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria memaparkan skema pembagian porsi pembayaran utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang mengoperasikan layanan Whoosh. Ia menyatakan restrukturisasi utang yang sedang dibahas pemerintah dinilai sebagai solusi terbaik dan akan dibagi sesuai tanggung jawab masing-masing pihak.

Dony menjelaskan porsi pembayaran antara pemerintah dan Danantara telah digarisbawahi secara jelas. Menurutnya, Danantara akan menanggung biaya yang berkaitan dengan operasional layanan Whoosh, sementara pemerintah bertanggung jawab pada sisi infrastruktur.