Pemerintah menegaskan komitmennya membangun ekosistem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia. Setelah Proyek Dragon resmi memasuki tahap groundbreaking, megaproyek lain yakni Proyek Titan dipastikan tetap berjalan dan ditargetkan mulai dibangun paling lambat September 2025.
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Prof. Ahmad Erani Yustika, menyampaikan bahwa kerja sama Proyek Titan—yang melibatkan Zhejiang Huayou Cobalt dengan BUMN Indonesia PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) dan Indonesia Battery Corporation (IBC)—masih berada dalam proses kajian serta finalisasi kesepakatan antarpihak.
“Memang masih ada beberapa kerja sama antara Antam dan yang dari Cina itu, Huayou. Sampai sekarang masih dalam kajian, masih belum secepat seperti yang kita bayangkan,” ujar Erani kepada wartawan di Kantor Sekretariat Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Proyek Titan disebut akan menyusul Proyek Dragon, kerja sama antara Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) dengan Antam dan IBC, yang telah melakukan groundbreaking pada Minggu, 29 Juni 2025.
Nilai investasi Proyek Dragon ditaksir mencapai US$5,9 miliar atau sekitar Rp96 triliun. Proyek ini ditujukan untuk membangun ekosistem baterai EV terintegrasi dari hulu hingga hilir di Halmahera Timur, Maluku Utara, dan Karawang, Jawa Barat, dengan total kapasitas produksi mencapai 15 gigawatt hour (GWh).
Pemerintah menilai dimulainya Proyek Dragon menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak hanya mengandalkan penjualan mineral mentah, tetapi juga berupaya mengembangkan industri bernilai tambah. Sementara itu, meski belum masuk tahap groundbreaking, Erani menegaskan Proyek Titan tidak berhenti dan tetap berjalan sesuai rencana, namun memerlukan waktu untuk merampungkan sejumlah aspek teknis dan komersial.
“Sampai sekarang rencana itu masih berjalan. Tetapi secara teknis mereka masih memerlukan waktu untuk memfinalisasi kesepakatan kerja sama di antara beberapa pihak itu,” katanya.
Erani mengakui belum mengetahui secara detail titik krusial yang membuat kesepakatan tersebut belum rampung. “Saya masih belum tahu pasti di titik mana yang belum selesai atau finalisasinya kerja sama di antara mereka itu,” ujarnya.
Dari sisi pemerintah, dorongan agar proyek segera dieksekusi terus disampaikan, meski tanpa tenggat waktu yang kaku. Menurut Erani, Menteri ESDM belum menetapkan deadline khusus, namun arah kebijakan pemerintah adalah mempercepat pelaksanaan tanpa mengabaikan kehati-hatian dalam keputusan bisnis.
“Pak Menteri ketika memimpin belum ada tenggat. Tapi, ini mesti dieksekusi secepat yang mungkin bisa dilakukan. Jangan hilangkan momentum lagi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti keunggulan komparatif Indonesia untuk mengembangkan industri baterai EV. “Sumber dayanya ada, anggaran seharusnya tidak menjadi persoalan. Tapi, pemerintah tidak bisa berada di posisi menentukan secara sepihak,” katanya.
Menurutnya, proyek berskala besar membutuhkan kajian menyeluruh, tidak hanya terkait pasar, anggaran, dan ketersediaan bahan baku, tetapi juga berbagai detail lain yang memengaruhi kenyamanan serta keberlanjutan kerja sama.
“Bisnis itu harus dikaji secara matang. Bukan hanya soal pasarnya ada, anggaran tersedia, bahan-bahannya cukup. Tapi ada pernak-pernik yang harus diteliti satu per satu, supaya semua pihak yang bekerja sama benar-benar merasa nyaman untuk mengeksekusi program itu,” pungkasnya.
Dengan Proyek Dragon yang sudah berjalan dan Proyek Titan yang disiapkan menyusul, pemerintah berharap momentum hilirisasi mineral—khususnya nikel—tidak kembali tertunda. Kedua proyek tersebut diproyeksikan menjadi bagian penting transformasi industri kendaraan listrik nasional sekaligus pengungkit investasi jangka panjang di sektor energi bersih.
