Dengan jumlah penduduk sekitar 285 juta jiwa, sektor pangan menjadi salah satu agenda strategis pembangunan nasional. Pemerintah menilai ketersediaan pangan tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan nasional, stabilitas sosial, dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pengelolaan pangan diarahkan agar terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan demi menjamin ketersediaan, keterjangkauan, serta keamanan pangan di seluruh wilayah.
Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangan sebagai elemen penting dalam upaya memperkuat kemandirian bangsa. Sejak awal pemerintahan, sektor pertanian dan pangan ditetapkan sebagai prioritas nasional dengan pendekatan menyeluruh dari hulu hingga hilir, mencakup produksi, distribusi, pengolahan, hingga stabilitas harga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam forum Road to Jakarta Food Security Summit ke-6, menyampaikan bahwa penguatan ketahanan pangan menjadi fondasi sejumlah program strategis pemerintah. Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didukung alokasi APBN hingga Rp335 triliun.
Program MBG dirancang dengan skema pembayaran di awal untuk menjaga kesinambungan produksi, mendorong partisipasi dunia usaha, serta menyalurkan stimulus ekonomi langsung ke tingkat akar rumput. Pemerintah menilai program ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target.
Dari sisi produksi, pemerintah mencatat capaian sektor pangan yang dinilai signifikan. Produksi beras Indonesia pada 2025 tercatat mencapai 34,71 juta ton, salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah. Pada level tersebut, terjadi surplus sekitar 3,52 juta ton yang disebut menjadi bantalan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.
Airlangga juga menyoroti nilai tukar petani yang berada pada level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir di tengah dinamika harga, yang dinilai mencerminkan peningkatan kesejahteraan produsen.
Untuk menjaga kesinambungan capaian, pemerintah menyiapkan dukungan anggaran pada 2026. Sebesar Rp164,4 triliun dialokasikan untuk peningkatan produksi pertanian dan stabilitas stok pangan, sementara Rp181,8 triliun disiapkan untuk pemberdayaan UMKM, terutama di wilayah perdesaan.
Anggaran tersebut diarahkan antara lain untuk penguatan logistik, pelaksanaan Operasi Pasar Merah Putih, serta pengendalian inflasi pangan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Pemerintah juga mencermati ancaman perubahan iklim yang sempat menekan produksi padi pada 2024 akibat fenomena El Niño dan La Niña yang terjadi bersamaan.
Perhatian pada sektor pertanian dinilai krusial mengingat kontribusinya sekitar 14,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto dan menyerap hampir 29 persen tenaga kerja atau sekitar 40,7 juta orang. Dalam menghadapi tantangan, pemerintah mendorong program strategis seperti pengembangan food estate dan penerapan modern farming berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta mitigasi risiko iklim.
Di luar produksi, pemerintah memberi perhatian pada persoalan logistik dan kehilangan pangan. Kajian Bappenas menunjukkan food waste dan food loss di Indonesia berada pada kisaran 23 hingga 48 juta ton per tahun. Pemerintah menyatakan akan memperbaiki sistem logistik dan pemanfaatan hasil pangan agar lebih bernilai tambah, sekaligus membuka ruang kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
Langkah hulu-hilir juga tercermin dalam percepatan program Swasembada Gula Nasional 2027. Pemerintah menargetkan perluasan areal tanam tebu di Jawa Barat seluas 10.000 hektare pada 2026, dengan Kabupaten Indramayu sebagai wilayah utama.
Staf Ahli Kementerian Pertanian Nandang Sudrajat menjelaskan penugasan tersebut merupakan hasil realokasi target nasional agar jadwal swasembada tetap terjaga. Perluasan lahan itu diproyeksikan meningkatkan luas kebun tebu di Indramayu dan membuka peluang pembangunan pabrik gula baru untuk menyerap hasil panen secara optimal.
Dari sisi input produksi, pemerintah juga didukung komitmen BUMN strategis. PT Pupuk Indonesia (Persero) mengamankan pasokan bahan baku pupuk melalui kerja sama dengan perusahaan tambang fosfat asal Aljazair, Somiphos.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyampaikan kerja sama tersebut bertujuan menjamin keberlanjutan suplai rock phosphate sebagai bahan baku utama pupuk agar kebutuhan petani dalam negeri dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Melalui kesepakatan itu, Pupuk Indonesia memperoleh dukungan pasokan hingga 1 juta ton per tahun sekaligus membuka peluang investasi industri pupuk terintegrasi.
Rangkaian kebijakan ini disebut menunjukkan upaya pemerintah membangun ekosistem pertanian yang kuat dari hulu ke hilir melalui sinergi kebijakan, dukungan anggaran, peran dunia usaha, serta keberpihakan kepada petani. Pemerintah menyatakan penguatan ekosistem pertanian akan terus dijalankan secara berkelanjutan melalui kebijakan yang adaptif, berbasis data, dan berpihak pada petani, di tengah ketidakpastian global.
