Pemerintah menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan sepanjang 2025 meski dinamika global masih dibayangi ketidakpastian. Stabilitas makroekonomi dijaga melalui penguatan koordinasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga, sekaligus mendorong pertumbuhan yang dinilai berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, penguatan koordinasi kebijakan menjadi salah satu upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Sepanjang tahun 2025, Pemerintah secara konsisten menjaga stabilitas ekonomi nasional, salah satunya melalui penguatan koordinasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga, sehingga perekonomian Indonesia tetap tumbuh solid di tengah tantangan global,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Dari sisi pertumbuhan, ekonomi Indonesia sepanjang 2025 terjaga di kisaran 5 persen. Pada kuartal III-2025, pertumbuhan tercatat 5,04 persen secara tahunan (year on year/yoy), yang disebut mencerminkan daya tahan ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal.
Dari skala ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB) nominal Indonesia pada 2024 tercatat 1.396,30 miliar dolar AS. Sementara PDB berdasarkan paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) mencapai 4,10 triliun dolar AS. Dengan capaian tersebut, Indonesia disebut menempati posisi ekonomi terbesar ke-8 dunia. PDB per kapita juga meningkat hingga Rp78,62 juta atau setara 4.960,33 dolar AS.
Stabilitas makroekonomi turut ditunjukkan oleh inflasi yang berada dalam rentang sasaran 2,5±1 persen, dengan realisasi 2,72 persen yoy pada November 2025. Di pasar keuangan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di level 8.644,26 pada 29 Desember 2025. Nilai tukar rupiah juga disebut relatif stabil di kisaran Rp16.785 per dolar AS pada Desember 2025.
Indikator lainnya menunjukkan ketahanan ekonomi tetap terjaga. Cadangan devisa tercatat 150,1 miliar dolar AS pada November 2025. Di sektor riil, PMI Manufaktur Indonesia berada pada fase ekspansi dengan level 53,3 pada November 2025.
Optimisme konsumen juga tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen di level 124,0. Adapun Indeks Penjualan Riil diperkirakan tumbuh 5,9 persen yoy pada November 2025.
Pada sektor eksternal, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus selama 66 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Untuk periode Januari hingga Oktober 2025, surplus neraca perdagangan tercatat 35,88 miliar dolar AS.
Dari sisi investasi, realisasi investasi pada Januari–September 2025 mencapai Rp1.434,3 triliun atau tumbuh 13,7 persen yoy. Penyaluran kredit perbankan juga tetap tumbuh positif, yakni 7,36 persen yoy pada Oktober 2025, yang mencerminkan dukungan sektor keuangan terhadap aktivitas ekonomi.
Pemerintah turut menyoroti perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja meningkat menjadi 70,59 persen pada Agustus 2025, seiring penguatan sektor riil dan berbagai program pembiayaan, seperti Kredit Program, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Alsintan, KIPK, serta Kredit Perumahan. Pemerintah juga menjalankan Program Padat Karya Tunai dan program magang bagi lulusan perguruan tinggi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja.
Sejalan dengan itu, Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi 4,85 persen. Tingkat kemiskinan nasional tercatat turun menjadi 8,47 persen pada Maret 2025, sementara kemiskinan ekstrem menurun hingga 0,85 persen. Rasio gini berada di level 0,375.
Untuk menjaga momentum, pemerintah menyebut terus mengoordinasikan berbagai stimulus dan paket kebijakan ekonomi. Kebijakan tersebut mencakup bantuan pangan, tambahan Bantuan Kartu Sembako, Bantuan Subsidi Upah, BLTS Kesra, diskon transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat, serta dukungan bagi industri padat karya.
Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal bagi pekerja dan UMKM, serta mempercepat deregulasi dan debottlenecking melalui penyederhanaan regulasi dan integrasi perizinan lintas kementerian/lembaga ke dalam sistem OSS.
Haryo menegaskan pemerintah akan melanjutkan penguatan koordinasi kebijakan perekonomian nasional untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan yang stabil, inklusif, dan berdaya saing. Pemerintah juga menyatakan berkomitmen agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
