Pemerintah bersama sejumlah lembaga sepakat menempatkan produktivitas sebagai isu strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lembaga yang terlibat antara lain Indonesia Business Council (IBC) Institute, Kadin Indonesia Institute, Apindo Research Institute, Hipmi Institute, serta Prasasti Center for Policy Studies.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat ditentukan oleh seberapa produktif sistem yang berjalan. Ia menilai produktivitas juga berkaitan dengan bagaimana keputusan dibuat, seberapa cepat proses berlangsung, serta seberapa besar nilai yang dihasilkan dari usaha yang dijalankan.

Untuk itu, Febrian mengatakan pemerintah mendorong gerakan produktivitas nasional yang melibatkan sektor swasta, akademisi, pemerintah daerah, dan komunitas. Dalam gerakan tersebut, pemerintah berperan sebagai pembuka jalan, pemberi insentif, serta pendorong peningkatan produktivitas.

“Produktivitas adalah kunci agar dunia usaha Indonesia tetap kompetitif dan mampu tumbuh berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global,” ujar Febrian dalam sesi diskusi Indonesia Economic Summit (IES) 2026 di Jakarta, Selasa (3/2).

Dari sisi lembaga riset, Direktur Policy & Program IBC Prayoga Wiradisuria mengatakan pihaknya memaknai produktivitas secara luas. Menurutnya, produktivitas tidak hanya dilihat dari hasil akhir tenaga kerja, tetapi juga mencakup efisiensi, kualitas, serta cara menggunakan waktu secara terstruktur.

Prayoga juga menekankan pentingnya penyelarasan antara arah kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Ia menyebut kolaborasi lintas asosiasi bisnis dan pemangku kepentingan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan produktivitas nasional dan transformasi ekonomi Indonesia ke depan.

“Karena itu, kami mendorong produktivitas sebagai gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat,” kata Prayoga.