Stabilitas ekonomi makro dipandang sebagai fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan. Kondisi ini umumnya tercermin dari inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi yang konsisten, tingkat pengangguran yang rendah, serta kesehatan fiskal dan keuangan negara. Dalam kerangka kebijakan ekonomi nasional, kebijakan fiskal kerap ditempatkan sebagai salah satu instrumen utama pemerintah untuk menjaga keseimbangan tersebut.
Namun, dalam pandangan opini yang dikemukakan Raniah Salsabila Anugerah Putri, kebijakan fiskal tidak selalu menjadi solusi yang efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Menurutnya, kebijakan fiskal memang penting, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan baru jika tidak dikelola secara hati-hati, terukur, dan selaras dengan kondisi struktural ekonomi suatu negara. Karena itu, stabilitas ekonomi makro dinilai menuntut kebijakan fiskal yang responsif dalam jangka pendek sekaligus berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.
Penulis menekankan bahwa stabilitas ekonomi makro tetap menjadi tujuan penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang terkendali membantu menjaga daya beli, pertumbuhan ekonomi berperan dalam penciptaan lapangan kerja, sementara stabilitas fiskal dipandang dapat mencegah krisis keuangan negara.
Meski demikian, ia menilai stabilitas ekonomi makro tidak dapat dikejar hanya melalui kebijakan fiskal. Fokus yang berlebihan pada indikator makro seperti defisit anggaran dan inflasi, menurutnya, berisiko mengabaikan realitas sosial, antara lain ketimpangan pendapatan, kualitas pekerjaan, dan ketahanan ekonomi rumah tangga. Dalam konteks itu, capaian stabilitas yang dibangun lewat kebijakan fiskal belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat secara nyata.
Dalam bagian kritiknya, penulis mengulas bahwa secara teori kebijakan fiskal ekspansif digunakan saat ekonomi melambat, sementara kebijakan fiskal kontraktif diterapkan ketika ekonomi mengalami overheating. Namun dalam praktik, efektivitasnya dinilai sering terhambat oleh sejumlah faktor.
Faktor pertama adalah keterlambatan waktu (time lag). Proses perencanaan, pembahasan, hingga realisasi anggaran membutuhkan waktu panjang, sehingga respons fiskal dapat terlambat ketika kondisi ekonomi sudah berubah. Faktor kedua adalah kerentanan terhadap kepentingan politik, yang dinilai dapat membuat keputusan anggaran tidak selalu didasarkan pada kebutuhan stabilisasi ekonomi, melainkan kepentingan jangka pendek. Dalam perspektif ini, kebijakan fiskal disebut lebih sering berfungsi sebagai alat politik anggaran ketimbang instrumen stabilisasi ekonomi makro yang benar-benar efektif.
Penulis juga menyoroti tantangan kebijakan fiskal yang berkaitan dengan keterbatasan ruang fiskal. Defisit anggaran yang meningkat dan beban utang negara yang membesar, menurutnya, dapat mengancam stabilitas ekonomi makro dalam jangka panjang. Dalam kondisi tersebut, stimulus fiskal yang berlebihan dinilai berisiko memicu inflasi, menimbulkan efek crowding out terhadap investasi swasta, dan melemahkan kepercayaan pasar.
Selain itu, ketergantungan pada penerimaan pajak yang fluktuatif dipandang membuat kebijakan fiskal kurang stabil sebagai alat pengendali ekonomi. Tantangan struktural seperti besarnya sektor informal serta rendahnya tingkat kepatuhan pajak disebut turut memperlemah daya dorong kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi makro.
Terkait inovasi, penulis mengapresiasi sejumlah upaya seperti digitalisasi pajak, penerapan kebijakan fiskal yang bersifat countercyclical, serta penganggaran berbasis kinerja. Namun ia menilai inovasi tersebut belum cukup menjamin terciptanya stabilitas ekonomi makro jika tidak disertai reformasi struktural yang lebih luas.
Tanpa perbaikan produktivitas nasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembenahan struktur ekonomi, kebijakan fiskal dinilai cenderung hanya menjadi penyangga sementara. Dengan kata lain, inovasi kebijakan fiskal disebut lebih bersifat reaktif ketimbang menyentuh akar persoalan ekonomi makro.
Secara keseluruhan, penulis menyimpulkan dampak kebijakan fiskal terhadap stabilitas ekonomi makro bersifat ambigu. Di satu sisi, kebijakan fiskal dapat meredam guncangan ekonomi dalam jangka pendek. Namun di sisi lain, kebijakan fiskal yang agresif dan tidak disiplin dinilai berpotensi menciptakan ketidakstabilan baru, seperti inflasi struktural, ketergantungan pada utang, serta beban fiskal jangka panjang.
Dalam perspektif yang ia ajukan, stabilitas ekonomi makro yang terlalu bergantung pada kebijakan fiskal dianggap rapuh dan tidak berkelanjutan apabila tidak didukung kebijakan moneter yang kredibel serta reformasi struktural yang konsisten.
