Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran berpotensi menimbulkan efek rambatan ke sektor jasa keuangan Indonesia. OJK memetakan sejumlah risiko yang dapat memengaruhi dinamika pasar, arus modal, hingga likuiditas global.
Pejabat pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan terdapat tiga jalur transmisi utama dari ketegangan geopolitik tersebut. Pertama, potensi kenaikan harga minyak apabila terjadi penutupan Selat Hormuz, jalur penting perdagangan minyak dunia.
“Kalau terjadi berkepanjangan tentu saja ini juga berisiko karena ini kan 30 persen suplai minyak dunia itu lewat situ, kemudian LNG (gas alam cair) juga cukup signifikan juga, sehingga kita antisipasi dampak rambatannya di kita terkait dengan harga minyak ini,” ujar Friderica yang akrab disapa Kiki dalam konferensi pers RDK, Selasa, 3 Maret 2026.
Kedua, konflik dinilai dapat mendorong peningkatan inflasi global yang berpengaruh terhadap arah kebijakan bank sentral, khususnya terkait suku bunga. Menurut OJK, perkembangan ini berpotensi memicu pengetatan likuiditas di pasar keuangan global serta berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Sehingga kita juga melihat bagaimana potensi perrebutan/persaingan untuk dana-dana ini dan makanya kita harus memastikan kesiapan kita di dalam negeri untuk supaya kita bisa menghadapi eksposure global yang tinggi,” kata Kiki.
Ketiga, ketidakpastian yang meningkat dapat mendorong investor mengalihkan dana dari aset berisiko ke instrumen yang dianggap lebih aman (safe haven). Kondisi ini dinilai dapat menekan arus modal ke pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.
OJK menilai pasar keuangan negara berkembang dituntut menjaga integritas dan likuiditas yang kuat, serta tata kelola yang kredibel agar tetap kompetitif dan menarik bagi investor. Kiki menegaskan OJK akan melanjutkan reformasi struktural untuk memperkuat fundamental sektor keuangan, termasuk peningkatan integritas dan likuiditas pasar.
Selain itu, OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) disebut memiliki serangkaian instrumen kebijakan untuk menghadapi fluktuasi pasar dan dapat diaktifkan sesuai kebutuhan. OJK juga meminta lembaga jasa keuangan memperkuat pemantauan dinamika global, meningkatkan manajemen risiko, serta melakukan stress testing dengan berbagai skenario.
Di sisi lain, koordinasi antarotoritas melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)—yang melibatkan OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)—akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas di tengah perkembangan situasi global.
