Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta lembaga jasa keuangan (LJK), termasuk industri perbankan dan pasar modal, untuk terus memantau dinamika global seiring meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. OJK menilai situasi tersebut berpotensi menimbulkan dampak rambatan, termasuk dari ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat (AS)-Israel.
Pjs. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari menyatakan OJK juga meminta LJK memperkuat manajemen risiko serta melakukan stress testing dengan berbagai skenario. “Sehubungan dengan meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, lembaga jasa keuangan kami minta untuk terus mencermati situasi yang terjadi serta melakukan antisipasi dampaknya terhadap kondisi debitur dan juga di pasar keuangan itu sendiri,” kata Friderica di Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026.
Friderica, yang akrab disapa Kiki, menjelaskan peningkatan tensi geopolitik dan fragmentasi geoekonomi pada awal 2026—termasuk di Timur Tengah serta dinamika kebijakan perdagangan di AS—menjadi risiko penurunan (downside risk) yang berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan global.
Menurut dia, OJK mencermati tiga jalur utama dampak yang perlu diantisipasi. Pertama, potensi kenaikan harga minyak dunia. Kiki mengingatkan adanya risiko serius apabila penutupan Selat Hormuz terjadi berkepanjangan. “Karena ini kan 30 persen supply minyak dunia itu lewat situ, kemudian LNG (liquefied natural gas) juga cukup signifikan. Sehingga kita antisipasi dampak rambatannya di kita terkait dengan harga minyak ini,” ujarnya.
Kedua, OJK mengawasi risiko meningkatnya inflasi global yang dapat memengaruhi arah suku bunga kebijakan bank sentral. Dampak lanjutan yang diantisipasi meliputi pengetatan likuiditas di pasar keuangan global dan pengaruhnya terhadap prospek pertumbuhan ekonomi. “Sehingga kita juga melihat bagaimana potensi perebutan persaingan untuk dana-dana ini, dan makanya kita harus memastikan persiapan kita di dalam negeri untuk bisa menghadapi eksposur global yang tinggi ini,” kata Kiki.
Ketiga, meningkatnya ketidakpastian yang dapat mendorong pergeseran dana ke instrumen safe haven (flight to quality). Dalam kondisi tersebut, pasar negara berkembang seperti Indonesia dinilai perlu menunjukkan integritas dan likuiditas yang kuat, serta data keuangan yang kredibel, agar tetap kompetitif dan menarik aliran modal asing.
Kiki menambahkan, OJK terus memperkuat fundamental sektor keuangan, termasuk melanjutkan program reformasi untuk meningkatkan integritas dan likuiditas pasar. Ia juga menyebut OJK bersama self-regulatory organization (SRO) memiliki serangkaian instrumen kebijakan yang dapat diaktifkan jika diperlukan apabila terjadi fluktuasi pasar yang tidak diharapkan.
Di sisi lain, OJK menyatakan akan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan melalui forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
