Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau (OJK Kepri) menegaskan komitmennya meningkatkan literasi keuangan masyarakat sebagai langkah utama memperkuat perlindungan konsumen. Kepala OJK Kepri Sinar Danandjaya mengatakan pihaknya konsisten mengedepankan perlindungan konsumen yang berintegritas.
“OJK akan terus hadir memastikan masyarakat terlindungi, paham risiko, serta mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijak dan aman,” kata Sinar di Batam, Selasa.
Sepanjang 2025, OJK Kepri menerima dan memproses 817 pengaduan masyarakat. Menurut Sinar, mayoritas laporan berasal dari sektor financial technology (fintech). Seluruh laporan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem keuangan digital.
Selain pengaduan terkait fintech, OJK Kepri juga mencatat adanya laporan mengenai aktivitas keuangan ilegal. Pada periode 2025, terdapat 280 laporan pinjaman online ilegal dan 88 laporan investasi ilegal.
Meski begitu, kontribusi laporan dari Kepulauan Riau secara nasional disebut hanya sebesar 1,54 persen dan tidak masuk dalam sepuluh provinsi dengan pelaporan tertinggi. “Mudah-mudahan ini menunjukkan masyarakat Kepri sudah memiliki literasi yang semakin baik,” ujar Sinar.
OJK Kepri juga mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan kanal resmi pengaduan, termasuk melalui situs iasc.ojk.go.id, sebagai bagian dari sistem penanganan penipuan keuangan.
Dalam upaya memperkuat perlindungan konsumen, OJK Kepri melaporkan capaian kegiatan edukasi literasi keuangan dan penguatan inklusi keuangan. Sepanjang 2025, OJK Kepri menyelenggarakan 87 kegiatan edukasi keuangan dengan total 145.397 peserta dari berbagai lapisan masyarakat.
Selain itu, bekerja sama dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), perluasan inklusi keuangan dilakukan melalui 648 kegiatan di seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Riau yang melibatkan 266.368 peserta.
Ke depan, OJK Kepri menyatakan akan memperluas jangkauan layanan perbankan guna mendorong masyarakat memiliki literasi keuangan yang baik sekaligus memperkuat perlindungan konsumen.
Memasuki 2026, OJK Kepri juga menginisiasi kampanye nasional Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 pada Maret. Rangkaian kegiatan mencakup armada SiMOLEK (Sarana Informasi Mobil Literasi Keuangan) di Batam dan Tanjungpinang pada 2–9 Maret, serta kegiatan literasi ekonomi syariah untuk segmen ibu rumah tangga pada 11 Maret.
“Program ini bertujuan mengakselerasi literasi dan inklusi keuangan syariah dengan kegiatan seperti layanan edukasi keuangan jemput bola, dan edukasi ekonomi syariah dalam momentum Ramadhan,” tutup Sinar.
