Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Radio Republik Indonesia (RRI) menggelar Podcast Huma Itah bertema “Pengembangan Ekosistem Keuangan Syariah di Provinsi Kalimantan Tengah” di Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.
Berdasarkan data OJK, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia pada 2025 menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Indeks literasi tercatat 66,46 persen, sedangkan indeks inklusi mencapai 80,51 persen.
Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan total aset Industri Jasa Keuangan Syariah yang terus menguat. Per Juni 2025, nilai aset tercatat mencapai Rp2.972,9 triliun. Kondisi ini mengindikasikan pemahaman serta akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah semakin baik, sekaligus memperkuat peran industri keuangan syariah sebagai salah satu pilar dalam sistem keuangan nasional.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menegaskan komitmen OJK untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat. Ia menyampaikan OJK menjalankan peran strategis sebagai regulator sekaligus koordinator dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui sinergi dengan berbagai pihak, penguatan literasi dan inklusi, optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta pelaksanaan program seperti GERAK Syariah untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di daerah.
Di sisi lain, OJK juga memastikan setiap produk keuangan syariah telah berizin dan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). OJK turut mendorong inovasi fintech syariah melalui mekanisme regulatory sandbox dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, serta memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui kolaborasi, edukasi, dan program business matching yang terarah.
Dari Bank Indonesia, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Tengah, Adhi Nugroho, menyampaikan komitmen BI dalam memperkuat fondasi ekonomi dan keuangan syariah di daerah. BI mendorong pengembangan industri halal, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran syariah, serta penguatan sinergi lintas lembaga.
Menurut Adhi, BI juga aktif menjembatani kolaborasi antara sektor keuangan syariah, pelaku usaha, dan masyarakat melalui program pengembangan kapasitas, fasilitasi promosi produk halal, serta perluasan akses sistem pembayaran yang aman dan efisien. Langkah tersebut diharapkan dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penguatan struktur ekonomi daerah.
Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Tengah, Khairil Anwar, menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai syariah sebagai fondasi dalam setiap aktivitas dan kebijakan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Ia menekankan peran ulama dan lembaga keagamaan tidak hanya dalam pemberian fatwa dan panduan normatif, tetapi juga dalam edukasi, literasi, serta pengawasan moral agar praktik ekonomi dan keuangan tetap selaras dengan prinsip syariah.
Melalui sinergi antara otoritas, pelaku industri, dan otoritas keagamaan, ekosistem keuangan syariah diharapkan dapat tumbuh secara sehat, inklusif, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. OJK, BI, dan MUI Provinsi Kalimantan Tengah berharap Podcast Huma Itah menjadi ruang edukasi yang memperluas pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, sekaligus mendorong kesadaran untuk memilih layanan keuangan yang aman, legal, dan sesuai prinsip syariah.
