Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup kuat untuk meredam dampak kenaikan harga minyak global, menyusul keputusan pemerintah yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Purbaya, penahanan harga BBM tetap dapat dilakukan tanpa mengganggu kesehatan fiskal negara. Ia mencontohkan sejumlah negara tetangga yang telah menaikkan harga BBM, sementara Indonesia disebut masih mampu menjaga harga pada level saat ini tanpa membahayakan APBN.
“Kalau negara tetangga kita, BBM sudah naik nggak kira-kira kan? Di sini, dengan kepemimpinan orang-orang ini, kita bisa menjaga harga BBM di level yang sekarang, tanpa membahayakan APBN,” ujar Purbaya saat pelantikan pejabat di Kementerian Keuangan, Jumat (27/3/2026).
Purbaya menegaskan peran APBN sebagai penyangga utama menjadi krusial dalam menghadapi tekanan eksternal, terutama ketika harga minyak dunia meningkat. Ia menyebut APBN berfungsi sebagai peredam guncangan (shock absorber) sehingga kenaikan harga minyak global tidak langsung diteruskan ke harga BBM di dalam negeri.
“APBN adalah shock absorber. Ketika harga minyak dunia naik, kita serap di sini. Gara-gara itu BBM nggak naik,” katanya.
Ia menilai kebijakan tersebut turut berdampak pada stabilitas ekonomi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Purbaya juga menyinggung bahwa meningkatnya popularitas pemerintah, terutama presiden, dinilai dapat menambah komponen stabilitas dalam perekonomian.
“Sekarang popularitas pemerintah naik kencang sekali ke atas, popularitas presiden utamanya. Itu akan menambah komponen stabilitas di ekonomi kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, Purbaya memastikan berbagai potensi risiko global, termasuk fluktuasi harga komoditas dan ketegangan geopolitik, telah diperhitungkan oleh pemerintah. Ia menepis anggapan yang menyebut Indonesia akan menghadapi krisis dalam waktu dekat.
“Kalau orang bilang kita mau krisis dua bulan, tiga bulan lagi, itu nggak benar. Semua yang mungkin sudah kita hitung di Kementerian Keuangan,” kata dia.
Purbaya menegaskan setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada perhitungan yang terukur, bukan spekulasi.
