Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai ketegangan antara Amerika Serikat (AS) bersama Israel dengan Iran berpotensi berdampak pada sektor keuangan. Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari, menyebut terdapat tiga saluran utama yang perlu diantisipasi, yakni pergerakan harga minyak, inflasi, dan pelarian pasar ke aset yang lebih aman (safe haven).
Friderica, yang akrab disapa Kiki, mengatakan OJK mencermati risiko pada harga minyak, termasuk dampak rambatan yang dapat muncul apabila terjadi penutupan Selat Hormuz dalam waktu berkepanjangan. Ia menyoroti jalur tersebut memiliki peran besar terhadap pasokan energi global.
“Kita bisa melihat bagaimana penutupan Selat Hormuz ni kalau terjadi berkepanjangan, tentu saja ini juga berisiko karena ini kan 30 persen suplai minyak dunia itu lewat situ, kemudian LNG juga cukup signifikan juga sehingga kita antisipasi dampak rambatannya di kita terkait dengan harga minyak ini,” kata Kiki dalam Konferensi Pers RDKB Februari 2026, Selasa (3/3).
Dari sisi inflasi, OJK melihat adanya potensi tekanan inflasi global. Kondisi itu dinilai dapat memengaruhi kebijakan suku bunga, sehingga OJK akan terus memantau pola penempatan likuiditas di pasar keuangan global sebagai bagian dari kesiapan menghadapi risiko dari dalam negeri.
“Tentu saja ini akan meningkatkan inflasi global yang juga ini tentu saja akan berpengaruh pada kebijakan bangsa yang terang untuk terkait dengan suku bunga. Kita harus melihat dampaknya pada penempatan likuiditas di pasar keuangan global, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain,” ujarnya.
Sementara terkait kecenderungan pelaku pasar beralih ke aset safe haven, OJK menilai hal itu merupakan respons atas meningkatnya ketidakpastian. Dalam konteks pasar modal, Kiki menekankan negara berkembang seperti Indonesia perlu terus menunjukkan integritas, likuiditas, serta penguatan tata kelola yang kredibel agar tetap kompetitif dan menarik bagi aliran modal asing.
Untuk mendukung hal tersebut, OJK menyatakan akan melanjutkan reformasi struktural guna memperkuat fundamental sektor keuangan, termasuk program reformasi yang ditujukan meningkatkan integritas dan likuiditas di pasar.
“Kita juga akan terus melakukan reformasi struktural, tentu saja untuk memperkuat fundamental sektor keuangan Indonesia, termasuk terus melanjutkan program reformasi untuk meningkatkan integritas dan likuiditas di pasar,” kata Kiki.
Dalam kesempatan yang sama, OJK mengimbau Lembaga Jasa Keuangan (LJK) agar terus memantau dinamika global beserta dampaknya, memperkuat manajemen risiko, dan melakukan stress testing untuk berbagai skenario.
OJK juga menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga melalui sinergi di forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang melibatkan OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terutama saat kondisi global bergejolak.
“Selain itu juga kita kerja sama dan sinergi yang sangat baik di antara forum KSSK, OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan LPS untuk terus melakukan koordinasi erat terutama di saat-saat seperti ini,” ujarnya.
