Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon memperkuat literasi dan inklusi keuangan bagi nelayan di Desa Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon, melalui program “Bahari Teguh, Ekonomi Maju”. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan formal bagi masyarakat pesisir yang selama ini dinilai masih terbatas.
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, SH., MH, mengatakan OJK tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah terbentuk di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Cirebon. Melalui TPAKD, sektor nelayan didorong menjadi salah satu prioritas dalam penguatan ekosistem keuangan inklusif.
Agus menilai Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi kelautan yang besar, namun kesejahteraan nelayan belum sepenuhnya optimal. Salah satu persoalan yang masih ditemukan, kata dia, adalah keterbatasan akses nelayan terhadap lembaga keuangan formal sehingga sebagian masih bergantung pada pinjaman rentenir.
“Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, masih banyak nelayan yang belum memiliki tabungan maupun produk keuangan formal. Ketika membutuhkan modal, mereka cenderung memilih rentenir karena prosesnya cepat, padahal bunganya sangat tinggi,” ujar Agus Muntholib dalam Dialog Cirebon Menyapa, Rabu, 4 Maret 2026.
Ia menjelaskan rendahnya literasi keuangan menjadi salah satu faktor nelayan belum memanfaatkan layanan perbankan secara maksimal. Sebagian nelayan disebut hanya memiliki rekening untuk penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), namun belum terbiasa menabung atau mengakses pembiayaan usaha.
Untuk itu, OJK Cirebon mendorong Desa Gebang Mekar menjadi Desa Ekosistem Keuangan Inklusif dengan melibatkan berbagai lembaga jasa keuangan. Intervensi dilakukan melalui edukasi berkelanjutan serta pengenalan produk tabungan, pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga alternatif seperti tabungan emas.
“Edukasi ini tidak bisa dilakukan sekali dua kali, tetapi harus melalui pendampingan bertahap agar nelayan benar-benar memahami manfaat lembaga keuangan formal. Kami ingin mereka naik kelas dan memiliki akses pembiayaan yang lebih murah dan berkelanjutan,” ucapnya.
Selain edukasi, Agus menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memetakan kelompok nelayan berdasarkan skala usaha dan kebutuhan permodalan. Skema pembiayaan disebut akan disesuaikan, baik bagi pemilik kapal kecil, pelaku UMKM perikanan, maupun nelayan lepas.
Agus menegaskan program tersebut merupakan proyek jangka panjang yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan civitas akademika. Melalui sinergi itu, diharapkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Cirebon dapat meningkat lewat akses keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
