Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta pemerintah menyiapkan peta jalan (roadmap) yang jelas terkait rencana pengurangan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, roadmap diperlukan agar upaya restrukturisasi dapat mendorong efisiensi dan efektivitas, sekaligus tetap memperhatikan kepentingan pelayanan publik dan perekonomian nasional.

Nevi menilai kebijakan penataan BUMN harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Ia menekankan bahwa setiap langkah restrukturisasi perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap layanan publik serta kontribusinya bagi ekonomi nasional.

Dalam pandangannya, roadmap restrukturisasi harus bersifat komprehensif dan mengutamakan transparansi di setiap tahap. Ia juga meminta adanya tahapan yang terukur serta indikator kinerja utama (key performance indicators/KPI) yang jelas. “Roadmap restrukturisasi harus transparan, bertahap, dan berbasis pada kebutuhan negara dan pelayanan publik,” ujar Nevi.

Nevi menyebut kejelasan roadmap penting agar proses restrukturisasi dapat dipertanggungjawabkan dan dipahami publik. Selain itu, langkah tersebut dinilai dapat mencegah kebingungan di internal BUMN maupun instansi terkait selama proses penataan berlangsung.

Ia turut menyoroti perlunya KPI yang kuat pada setiap fase penataan BUMN. Menurutnya, indikator tersebut diperlukan untuk memastikan target efisiensi dan peningkatan kinerja dapat tercapai secara nyata dan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain aspek tata kelola dan kinerja, Nevi juga menekankan pentingnya strategi mitigasi risiko serta pemulihan sosial-ekonomi bagi pekerja dan masyarakat yang terdampak perubahan struktur BUMN.