Jakarta — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan dunia usaha agar menempatkan lingkungan hidup sebagai fondasi dasar dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Ia menilai, ketika bencana terjadi dan dipengaruhi aktivitas manusia, biaya kerusakan serta pemulihannya dapat menjadi sangat besar.

Pernyataan itu disampaikan Hanif yang juga menjabat Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dalam ESG Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Selasa. Ia menyinggung banjir di Sumatera maupun longsor di Cisarua yang, menurutnya, turut dipengaruhi aktivitas manusia yang tidak mempertimbangkan krisis iklim, sehingga memicu kemunculan fenomena alam termasuk peningkatan cuaca ekstrem.

“Kita perlu kolaborasi untuk menyadarkan kita semua apapun usaha ekonomi yang kita lakukan tanpa mengedepankan lingkungan sebagai fondasi utama yang terjadi ongkos pemulihannya, ongkos kerusakannya cukup sangat mahal,” kata Hanif.

Hanif merujuk perhitungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang pada awal Desember 2025 memperkirakan total anggaran pemulihan kerusakan akibat banjir Sumatera dapat mencapai Rp51,82 triliun. Nilai tersebut belum memasukkan kerugian akibat bencana di tiga provinsi di Sumatera. Sementara itu, Center of Economic and Law Studies (Celios) menaksir nilai kerugian mencapai sekitar Rp68,67 triliun.

Ia menekankan bahwa angka-angka tersebut baru menggambarkan kerugian materiil. Menurutnya, dampak yang lebih luas juga mencakup kehilangan yang tidak ternilai, mengingat korban jiwa mencapai 1.204 orang berdasarkan data BNPB hingga Selasa (3/2).

Hanif juga mengimbau perusahaan dan masyarakat untuk memperkuat kesiapan menghadapi tantangan pembangunan, termasuk tantangan global berupa perubahan iklim yang, menurutnya, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pihak yang terdampak di garis depan.

Selain itu, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk dunia usaha, untuk mewujudkan langkah mitigasi dan adaptasi secara nyata, tidak berhenti pada forum dan diskusi semata.