BERITA TERKINI
Menteri ESDM Siapkan Penetapan Harga Pokok Minimum Timah untuk Jaga Harga dan Tata Kelola

Menteri ESDM Siapkan Penetapan Harga Pokok Minimum Timah untuk Jaga Harga dan Tata Kelola

PANGKALPINANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan menerbitkan regulasi Harga Pokok Minimum (HPM) komoditas timah dalam waktu dekat. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga harga bijih timah masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut Bahlil, penetapan HPM penting di tengah fluktuasi harga global yang kerap berubah-ubah. Dengan adanya patokan harga dasar, pelaku usaha—terutama penambang—memiliki kepastian sehingga aktivitas produksi tidak sepenuhnya bergantung pada dinamika pasar.

Selain itu, HPM juga dipandang sebagai instrumen untuk menekan praktik jual murah yang dinilai dapat merugikan negara. Jika diterapkan secara tepat, kebijakan ini tidak hanya menyangkut penetapan angka, tetapi juga upaya menjaga keberlanjutan industri timah serta melindungi nilai ekonomi sumber daya nasional.

“Dalam waktu dekat ini, saya akan mengeluarkan HPM Timah agar harga timah masyarakat selalu terjaga dengan baik,” kata Bahlil usai melantik Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Babel Hidayat Arsani di Pangkalpinang, Minggu (25/1).

Ia menilai Kepulauan Bangka Belitung memiliki kekayaan sumber daya alam, khususnya bijih timah, sehingga diperlukan regulasi dan penataan ulang penambangan yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Regulasi HPM untuk timah ini untuk menjaga harga bijih timah rakyat, agar para pengusahanya bagus tetapi masyarakat penambang juga bagus. Jangan pengusahanya dibuat baik tetapi rakyat tidak baik dan ini tidak boleh,” ujar Bahlil.

Untuk mempercepat penerbitan regulasi tersebut, Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Komisi XII DPR RI. Bahlil mengatakan dirinya sudah berkomunikasi dengan Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya untuk segera mengeluarkan regulasi HPM timah ini, agar harga timah rakyat selalu terjaga dengan baik dan juga mendorong investasi sektor pengolahan timah di daerah ini,” katanya.

Bahlil menegaskan investasi di sektor timah harus berdampak terhadap perekonomian masyarakat di Bangka Belitung. “Investasi ini harus tumbuh bersama-sama rakyat. Investasi tumbuh maka ekonomi masyarakat juga harus tumbuh,” ujarnya.