Gejolak tajam di pasar saham Indonesia yang tercermin dari anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), disertai mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sejumlah pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dinilai tidak bisa dibaca semata sebagai peristiwa teknis pasar. Rangkaian kejadian ini berpotensi menjadi sinyal krisis kepercayaan terhadap institusi, tidak hanya di pasar modal, tetapi juga pada institusi pemerintah dan ekonomi yang lebih luas.
Dalam analisisnya, peneliti ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Putu Rusta Adijaya, menyebut ketidakpercayaan terhadap institusi merupakan persoalan yang kompleks dan dapat memengaruhi kinerja perekonomian. Menurutnya, pergerakan IHSG pada dasarnya tidak selalu mencerminkan fundamental ekonomi makro secara langsung karena dipengaruhi banyak faktor, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, stabilitas fiskal atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga dinamika global.
Namun, ia menekankan bahwa investor juga merupakan agen ekonomi yang bergerak berdasarkan ekspektasi, persepsi, dan tingkat kepercayaan terhadap kondisi saat ini maupun masa depan. Faktor psikologis dan kepercayaan tersebut, menurutnya, dapat memperkuat tekanan di pasar ketika muncul ketidakpastian.
Ia merujuk pemberitaan cnbcindonesia.com (31 Januari 2026) yang menyebut anjloknya IHSG beberapa waktu lalu merespons pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait penilaian free float saham-saham Indonesia dalam MSCI Global Standard Indexes. Dalam penilaian itu, MSCI menyampaikan adanya kekhawatiran investor global terhadap transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia, meski terdapat perbaikan minor pada data free float dari BEI. MSCI juga menyoroti keterbatasan transparansi struktur kepemilikan serta potensi perilaku perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu pembentukan harga wajar.
Selain itu, pada 28 Januari 2026 MSCI mengumumkan kemungkinan penurunan status Indonesia menjadi frontier market dari emerging market. Informasi tersebut disebut memicu kepanikan investor yang mendorong aksi jual besar-besaran, sebagaimana dikutip dari indopremier.com (3 Februari 2026).
Di tengah sentimen tersebut, mundurnya sejumlah pejabat penting di BEI dan OJK dinilai memperburuk ekspektasi, persepsi, dan tingkat kepercayaan investor terhadap kondisi pasar modal Indonesia. Menurut Putu, investor domestik maupun global dapat membaca pengunduran diri elite regulator sebagai sinyal ketidakpercayaan terhadap institusi, yang pada akhirnya mendorong instabilitas perekonomian.
Ia menilai, dalam menjaga stabilitas pasar dan ekonomi, kepastian dan kepercayaan merupakan hal yang mutlak. Meski pengunduran diri para pejabat itu disebut sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, Putu menilai investor sebagai agen ekonomi rasional akan tetap menafsirkan berbagai kemungkinan, termasuk pertanyaan apakah keputusan tersebut murni pertanggungjawaban atau dipengaruhi tekanan politik maupun faktor lain. Komunikasi yang tidak jelas atau hanya satu sisi, menurutnya, berisiko menurunkan kepercayaan pasar dan mencerminkan kualitas institusi yang buruk.
Dalam konteks global yang sudah penuh ketidakpastian, ia menilai Indonesia justru menambah variabel ketidakpastian di pasar domestik. Karena itu, ia menekankan pentingnya reformasi tata kelola (governance) yang tidak hanya menjadi tugas institusi pasar modal dan kepemimpinannya, tetapi juga seluruh institusi dan kepemimpinan di Indonesia.
Menurutnya, pasar tidak hanya menilai banyaknya regulasi, melainkan juga konsistensi dan kualitas pelaksanaan regulasi, kepemimpinan institusi, serta aspek lain yang membentuk keyakinan investor. Ia menilai hal-hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan ekspektasi, persepsi, dan tingkat kepercayaan investor terhadap kondisi sekarang dan prospek ke depan.
Putu menyimpulkan bahwa gejolak IHSG, dinamika kepercayaan investor, dan mundurnya pimpinan BEI-OJK merupakan sinyal perlunya pembenahan menyeluruh. Ia menyebut momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola dan kepemimpinan institusi secara serius melalui transparansi komunikasi, akuntabilitas, dan langkah perbaikan lainnya. Meski tidak mudah, ia menilai peningkatan kualitas institusi tetap memungkinkan untuk dilakukan.
