Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan bahwa laju transformasi digital di kawasan ASEAN tidak semestinya dinilai semata dari kecanggihan teknologi yang diadopsi atau besarnya nilai ekonomi digital. Menurut dia, tolok ukur utama justru terletak pada sejauh mana teknologi memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya dalam forum diskusi bertajuk “Is ASEAN Moving Fast Enough?” pada ajang World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss.
Meutya mengatakan, persoalan yang perlu dijawab bukan hanya seberapa cepat ASEAN bergerak, melainkan siapa yang merasakan manfaat dari percepatan tersebut dan ke arah mana transformasi digital dijalankan. Ia menilai, pembahasan percepatan digital selama ini kerap berfokus pada capaian adopsi akal imitasi (AI) dan besaran ekonomi digital, padahal tantangan utama bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN adalah memastikan akses teknologi yang merata bagi ratusan juta penduduk di kawasan.
“Bagi kami di Indonesia dan sebagian besar negara anggota ASEAN, definisi kecepatan adalah seberapa cepat kami bisa menyebarluaskan teknologi, terutama kepada 700 juta penduduk di kawasan ini. Di Indonesia saja ada 280 juta jiwa yang tersebar di 17.000 pulau. Tantangan terbesarnya adalah memastikan teknologi tersedia untuk semua,” ujar Meutya.
Ia juga menegaskan bahwa inklusivitas merupakan elemen kunci dalam kesiapan digital. Menurut Meutya, pembangunan infrastruktur digital yang cepat tidak akan optimal tanpa diiringi peningkatan literasi digital, terutama di kalangan generasi muda.
Meutya menilai potensi bonus demografi di kawasan Asia hanya dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila masyarakat dibekali keterampilan memadai. “Bonus demografi hanya akan bermanfaat jika mereka terampil. Jadi, kita harus melihat seberapa cepat kita bisa mengedukasi dan meliterasi rakyat kita,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Meutya memaparkan upaya ASEAN merumuskan Digital Economic Framework Agreement (DEFA) sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital regional. Kerangka tersebut, menurut dia, tidak hanya diposisikan sebagai perjanjian perdagangan, tetapi dirancang layaknya sebuah “sistem operasi” yang memperkuat integrasi dan konektivitas antarnegara.
Meutya menyebut implementasi interoperabilitas telah terlihat melalui penggunaan sistem pembayaran digital QRIS yang kini dapat dimanfaatkan lintas negara, termasuk di Thailand dan Malaysia.
Di sisi lain, Meutya menilai sikap netral ASEAN menjadi modal strategis yang memperluas peluang kerja sama teknologi dan investasi global. Ia menegaskan, “Netralitas ASEAN memberikan kepastian bahwa keterbukaan kawasan ini selalu tersedia bagi seluruh dunia.”
