Menteri Keuangan Vietnam Nguyen Van Thang menegaskan perusahaan milik negara (BUMN) memegang peran penting dan menentukan dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi dua digit yang telah ditetapkan. Dalam sebuah konferensi, ia menyebut tanggung jawab Kementerian Keuangan berjalan seiring dengan kebutuhan memperkuat kontribusi BUMN terhadap perekonomian.
Menurut Nguyen Van Thang, Partai, Pemerintah, dan Majelis Nasional telah mengarahkan penguatan kerangka kelembagaan guna memaksimalkan kekuatan internal ekonomi. Arah tersebut antara lain diwujudkan melalui amandemen dan pengesahan Undang-Undang No. 68/2025/QH15 yang memuat sejumlah poin baru.
Ia juga menyoroti Resolusi No. 79-NQ/TW sebagai keputusan kebijakan yang dinilai penting bagi perekonomian, dengan fokus tetap pada BUMN. Resolusi ini dipandang membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan terobosan, sekaligus menuntut tindakan yang tegas dan tekad yang tinggi.
Dalam laporan mengenai kinerja dasar perusahaan-perusahaan di bawah kepemilikan Kementerian Keuangan, Direktur Departemen Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Vu Hong Phuong menyampaikan bahwa 2026 disebut sebagai tahun krusial untuk meletakkan fondasi pembangunan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, sekaligus mengejar target pertumbuhan dua digit. Ia menambahkan, pada 2025 perusahaan-perusahaan pada dasarnya mempertahankan stabilitas produksi dan operasi bisnis serta mencatat sejumlah hasil positif.
Secara rinci, total pendapatan konsolidasi pada 2025 mencapai 1,6 triliun VND atau 107,4% dari rencana tahunan. Laba sebelum pajak tercatat 117.000 miliar VND atau 219% dari rencana, sedangkan kontribusi kepada anggaran negara mencapai 133.000 miliar VND atau 117% dari rencana tahunan.
Untuk perusahaan induk, total pendapatan diperkirakan 274 triliun VND, setara 23% dari rencana 2026 dan 107% dibanding periode yang sama 2025. Laba sebelum pajak diperkirakan 13 triliun VND, setara 30% dari rencana 2026 dan 159% dibanding periode yang sama. Sementara kontribusi kepada anggaran negara diperkirakan 12 triliun VND, setara 26% dari rencana 2026 dan 120% dibanding periode yang sama.
Vu Hong Phuong menyatakan bahwa pada 2025 dan kuartal pertama 2026, kegiatan usaha pada dasarnya tetap stabil dan berpegang pada rencana serta target yang ditetapkan. Indikator keuangan utama disebut memenuhi atau mendekati rencana, dengan beberapa indikator mencatat hasil positif. Ia juga menekankan penguatan manajemen dan operasional, pelaksanaan rencana bisnis yang proaktif dan fleksibel, serta tidak adanya perusahaan yang merugi yang didirikan, sehingga dinilai berkontribusi pada pelestarian dan pengembangan modal negara serta memberikan kontribusi signifikan terhadap anggaran negara.
Menutup konferensi, Nguyen Van Thang meminta lembaga, unit, dan BUMN di bawah Kementerian Keuangan memusatkan perhatian pada sejumlah bidang prioritas. Pertama, memahami dan melaksanakan secara menyeluruh arahan Sekretaris Jenderal To Lam pada Konferensi Nasional terkait pelaksanaan Resolusi No. 79-NQ/TW tentang pengembangan ekonomi milik negara dan Resolusi No. 80-NQ/TW tentang pengembangan budaya Vietnam. Dalam konteks ini, ia meminta penegasan peran ekonomi milik negara sebagai “basis pendukung”, “pelopor”, dan mekanisme “pendorong” bagi pengembangan sektor swasta, termasuk mendorong keterlibatan sektor swasta dalam rantai nilai, peningkatan lokalisasi, dan pembentukan klaster industri yang mampu bersaing di tingkat regional dan internasional.
Kedua, lembaga dan perusahaan diminta aktif menerapkan ketentuan hukum baru mengenai pengelolaan dan investasi modal negara di perusahaan, dengan fokus pada Undang-Undang No. 68/2025/QH15 beserta pedoman pelaksanaannya, serta solusi dalam Resolusi No. 79-NQ/TW.
Ketiga, unit-unit di bawah Kementerian Keuangan diminta segera meninjau, meneliti, dan mengembangkan proyek serta mekanisme kebijakan untuk dilaporkan kepada otoritas berwenang sesuai tenggat. Langkah ini mencakup institusionalisasi penuh dan tepat waktu, desentralisasi yang kuat, reformasi prosedur administrasi, penerapan transformasi digital, serta pencegahan kerugian dan korupsi guna menciptakan kondisi yang mendukung pengembangan bisnis.
Keempat, perusahaan diminta menerapkan secara ketat target pertumbuhan dua digit pada 2026 sesuai arah yang telah ditetapkan dan menjaga tingkat pertumbuhan tinggi serta berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Ia juga menekankan penerapan langkah anti-korupsi serta arahan Partai dan Pemerintah untuk mencegah praktik negatif dalam produksi, bisnis, investasi, dan pembangunan.
Kelima, perusahaan diminta segera menyusun dan menerbitkan strategi pengembangan minimal lima tahun sesuai Keputusan No. 366/2025/ND-CP, dengan tujuan utama, target, rencana investasi, restrukturisasi modal, serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang jelas. Strategi ini harus sejalan dengan orientasi Kongres Nasional Partai ke-14 dan Resolusi No. 79-NQ/TW. Ia juga menekankan perhatian khusus pada strategi Perusahaan Energi dan Industri Nasional Vietnam (PVN) yang ditargetkan masuk 500 perusahaan terbesar dunia pada 2030, sementara perusahaan lain diarahkan menyusun strategi untuk menjadi bagian dari 500 perusahaan terbesar di Asia Tenggara.
Keenam, perusahaan diminta meninjau proyek investasi, terutama proyek kunci dan berskala besar yang dimulai pada 2025, untuk segera mengatasi hambatan, mempercepat kemajuan, dan memastikan kualitas serta efisiensi. Untuk proyek yang tertunda atau berlarut-larut, diminta penilaian jelas atas penyebab dan penetapan tanggung jawab spesifik, termasuk penyusunan rencana penyelesaian tegas terhadap proyek yang dinilai tersebar dan tidak efisien sehingga menimbulkan kerugian dan pemborosan modal negara.
Ketujuh, perusahaan didorong mempercepat penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan transformasi digital sesuai Resolusi No. 57-NQ/TW. Arahan ini mencakup penguatan restrukturisasi bisnis terkait transformasi digital, pembaruan tata kelola dan manajemen, peningkatan transparansi dan pengendalian risiko, pencegahan serta pemberantasan korupsi dan praktik negatif, serta peningkatan akuntabilitas. Perusahaan juga diminta terus merampingkan struktur organisasi dan kepemimpinan agar lebih efisien dan efektif, sekaligus meningkatkan kapasitas tata kelola untuk memenuhi tuntutan pembangunan pada era baru.
Kedelapan, dunia usaha diminta proaktif memantau situasi domestik dan internasional, menyusun skenario dan solusi produksi-bisnis untuk mencapai target pertumbuhan dua digit. Mereka juga diminta meningkatkan kemampuan perkiraan serta menyiapkan respons tepat waktu terkait konflik di Timur Tengah, khususnya untuk barang penting seperti listrik dan minyak bumi.
Selain itu, Menteri Keuangan menekankan perlunya memperkuat koordinasi antara unit-unit di bawah kementerian dan perusahaan dalam pelaksanaan tugas, memastikan pertukaran informasi yang tepat waktu dan lengkap, serta meningkatkan kualitas saran, manajemen, dan pelaksanaan.
