Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan peta jalan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menargetkan laju 6% pada 2026 dan meningkat bertahap hingga 8% pada 2029. Target tersebut disampaikan dalam diskusi bertema Aligning Policy and Private Capital to Debottleneck Indonesia’s Growth bersama penyiar Bloomberg TV Haslinda Amin pada Indonesia Economic Summit (IES) 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Februari 2026.
Menurut Purbaya, sasaran pertumbuhan itu bukan sekadar optimisme, melainkan didasarkan pada pengamatan panjangnya terhadap dinamika ekonomi nasional. “Tahun ini 6 persen, tahun depan 6,5 persen, berikutnya tumbuh 7 persen, menuju 2029 pertumbuhan 8 persen, jika saya masih di sini,” ujarnya.
Purbaya menilai target tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah menggeser standar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dalam sekitar satu dekade terakhir berada di kisaran 5%. Ia juga menyebut ketidakpastian ekonomi global dapat menjadi momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik.
Ia menambahkan, pengalamannya mencakup berbagai fase ekonomi Indonesia, termasuk masa krisis dan pemulihan. Purbaya menyebut pernah terlibat dalam periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dua mesin pertumbuhan
Purbaya menilai persoalan utama pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini adalah belum selarasnya “dua mesin” pertumbuhan, yakni peran pemerintah dan sektor swasta. Ia mengkritik bahwa dalam dua dekade terakhir keduanya tidak berjalan beriringan.
Menurutnya, pada 10 tahun pertama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sektor swasta relatif lebih aktif mendorong pertumbuhan, sementara pemerintah dinilai kurang agresif dalam pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, pada era Presiden Joko Widodo, pemerintah disebut sangat aktif membangun infrastruktur, tetapi sektor swasta melemah karena kebijakan moneter yang dinilai kurang mendukung.
“Selama 20 tahun terakhir, mesin pertumbuhan kita sebenarnya pincang,” kata Purbaya. Ia menyatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini berupaya menggerakkan kedua mesin tersebut secara bersamaan melalui belanja negara yang tetap ekspansif dan dorongan perbaikan iklim usaha agar sektor swasta kembali aktif. “Sekarang kami mencoba menggerakkan kedua mesin pertumbuhan sekaligus, sektor pemerintah dan sektor swasta. Dengan itu saja, tumbuh di atas 6 persen sebenarnya mudah,” ujarnya.
Dari perlambatan menuju akselerasi
Purbaya juga menyinggung perlambatan ekonomi yang, menurutnya, mencapai titik terendah pada Agustus tahun lalu, bersamaan dengan gejolak politik besar. Ia mengatakan situasi itu berdampak pada pelaku usaha kecil, lapangan kerja, dan tekanan sosial, sehingga pemerintah baru melakukan koreksi kebijakan.
Setelah perbaikan kebijakan, Purbaya menilai arah ekonomi mulai berbalik dan menunjukkan percepatan. “Sekarang ekonomi bergerak ke arah yang benar, terus mengalami percepatan. Saya pikir sudah jelas bahwa pemulihan ekonomi akan semakin kuat,” katanya. Ia menilai sebagian keraguan investor dipengaruhi pengalaman masa lalu, sementara indikator terbaru menurutnya menunjukkan pemulihan yang lebih cepat.
Untuk mengejar target pertumbuhan 6% hingga 8%, Purbaya menyebut beberapa prasyarat, antara lain belanja pemerintah yang efektif, ketersediaan likuiditas di sistem keuangan, serta perbaikan iklim usaha secara konsisten. Ia mengatakan pemerintah berupaya memastikan belanja pada kuartal pertama dan kedua dilakukan dengan cara yang tepat, menjaga likuiditas pasar, serta memperbaiki iklim bisnis.
Di sisi fiskal, Purbaya menegaskan ekspansi tetap harus disertai kehati-hatian dan tidak melampaui batas defisit 3% dari PDB. Ia juga menyatakan posisi fiskal Indonesia dinilai lebih sehat dibanding sejumlah negara besar lain dan meminta pasar tidak berlebihan mencemaskan stabilitas makro, termasuk inflasi.
Tantangan birokrasi dan koordinasi
Meski optimistis, Purbaya mengakui tantangan terbesar berasal dari dalam negeri, terutama birokrasi dan koordinasi kebijakan. “Tantangan paling besar menurut saya adalah birokrasi, birokrasi, birokrasi. Itu agak sulit diubah,” ujarnya.
Ia menyebut memiliki instrumen untuk mendorong perubahan, termasuk kewenangan memotong anggaran kementerian yang dianggap tidak sejalan dengan arah kebijakan ekonomi. Selain itu, ia menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter, serta menyatakan hubungan Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia saat ini berada dalam kondisi sangat baik.
Purbaya menilai 2026 menjadi tahun krusial sebagai batu loncatan. Jika pertumbuhan menembus 6%, ia meyakini kepercayaan pasar akan pulih dan membuka jalan menuju target lebih tinggi. “Tumbuh di atas 6 persen bukan hal yang sulit,” kata Purbaya.
