Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah optimistis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada 2026. Keyakinan itu disampaikan setelah pemerintah menilai langkah awal kebijakan berhasil membalikkan tren perlambatan ekonomi yang terjadi sejak akhir 2025.
Purbaya menekankan bahwa respons kebijakan yang cepat menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus stabilitas sosial dan politik. Ia menyebut perlambatan sempat terjadi pada Agustus hingga September 2025 dan mencapai level yang sangat rendah, sehingga dinilai berisiko apabila tidak segera ditangani.
“Kalau kita lihat Agustus-September turun ke level yang rendah sekali. Kita tahu kalau nggak dibalik, stabilitas sosial, politik akan terganggu. Karena itu, ekonomi harus segera dibalik agar stabilitas terjaga,” kata Purbaya dalam sebuah acara, dikutip Senin (19/1/26).
Untuk memastikan pemulihan berjalan berkelanjutan, Purbaya menyoroti pentingnya percepatan belanja negara dan perbaikan iklim investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada awal 2026. Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah pembentukan satuan tugas percepatan dan debottlenecking guna mengurai hambatan investasi dan mendorong sektor riil.
“Jadi kita akan mendorong pertumbuhan riil sector. Stabilitas dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kita ciptakan. Dan kalau mereka butuh subsidi atau insentif, kita akan pertimbangkan sesuai dengan keadaan. Ke depan, moneter akan jalan, fiskal jalan, dan private sector jalan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya mengakui bahwa pada tahap awal, efektivitas kebijakan sempat tertahan karena respons kebijakan moneter yang belum sepenuhnya sejalan. Namun, ia menyebut kondisi tersebut mulai teratasi melalui penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter.
“Kami diskusi lagi dengan Bank Sentral, sekarang sudah dapat titik tengah, gimana cara memperbaiki sistem ini dengan baik agar fiskal moneter lebih sinkron,” imbuhnya.
Melalui forum tersebut, pemerintah menegaskan arah kebijakan ekonomi ke depan akan difokuskan pada pertumbuhan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Kementerian Keuangan juga menyatakan komitmennya untuk menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat koordinasi lintas kebijakan, serta mendorong perbaikan struktural agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha pada 2026.
