Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan membatasi pengajuan anggaran baru dari kementerian dan lembaga (K/L) guna menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian global, termasuk gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah.
“Saya akan batasi anggaran baru, jangan diajukan lagi,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Kebijakan tersebut berjalan bersamaan dengan langkah efisiensi belanja K/L. Purbaya menjelaskan, sebelumnya pemerintah sempat mengusulkan efisiensi sekitar 10 persen untuk setiap K/L. Namun, besaran pemotongan final masih dibahas.
“Kami lagi hitung, semua kementerian. Tadinya kami usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10 persen. Tapi, kalau saya tawarkan ke mereka, mereka bukan potong tapi nambah terus. Ya sudah, saya bilang, saya yang potong, nanti mereka sesuaikan. Persenannya lagi kami diskusikan,” ujarnya.
Menurut Purbaya, efisiensi belanja dan pembatasan pengajuan anggaran tetap akan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi nasional agar perputaran uang dan aktivitas ekonomi tidak terganggu. Ia menekankan belanja pemerintah yang harus dikeluarkan akan tetap dilakukan tepat waktu, sembari memastikan likuiditas dalam sistem perekonomian terjaga.
“Kami pastikan belanja pemerintah yang memang harus dibelanjakan itu tepat waktu… Kami pastikan likuiditas di sistem perekonomian terjaga baik. Itu saya pantau harian di tempat kami,” kata Purbaya.
Sebelumnya, Purbaya juga menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan tengah menyisir komponen belanja yang dapat ditunda sementara. Fokus penghematan diarahkan pada program-program yang dinilai tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau pelaksanaannya berjalan lambat.
“Macam-macam. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, kita bisa tunda,” ujarnya.
Di sisi lain, wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri turut mengemuka sebagai langkah solidaritas untuk mengurangi beban belanja negara. Purbaya menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut.
