Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan membatasi pengajuan anggaran baru oleh kementerian dan lembaga (K/L) guna menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah krisis yang dipicu gejolak geopolitik di Timur Tengah.
“Saya akan batasi anggaran baru, jangan diajukan lagi,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu.
Pembatasan pengajuan anggaran baru tersebut dijalankan bersamaan dengan kebijakan efisiensi belanja K/L. Kementerian Keuangan saat ini masih mengkaji besaran persentase pemotongan anggaran belanja pemerintah yang akan diputuskan secara langsung.
Menurut Purbaya, sebelumnya terdapat usulan agar tiap K/L mengajukan efisiensi sebesar 10 persen. Namun, ia menyebut mekanisme itu belum berjalan sesuai tujuan penghematan, sehingga Kementerian Keuangan mempertimbangkan untuk menetapkan pemotongan dan meminta K/L menyesuaikan.
“Kami lagi hitung, semua kementerian. Tadinya kami usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10 persen. Tapi, kalau saya tawarkan ke mereka, mereka bukan potong tapi nambah terus. Ya sudah, saya bilang, saya yang potong, nanti mereka sesuaikan. Persenannya lagi kami diskusikan,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan, efisiensi belanja dan pembatasan anggaran K/L tetap akan memperhatikan kebutuhan ekonomi agar perekonomian nasional tetap terjaga. Purbaya menyatakan belanja pemerintah yang harus dibayarkan akan tetap dilakukan tepat waktu, serta likuiditas dalam sistem perekonomian dipantau secara harian.
“Kami pastikan belanja pemerintah yang memang harus dibelanjakan itu tepat waktu. Bukan yang dipotong, ya. Kami pastikan likuiditas di sistem perekonomian terjaga baik. Itu saya pantau harian di tempat kami,” tuturnya.
Sebelumnya, Purbaya juga menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan akan menyisir komponen belanja yang dinilai dapat ditunda sementara. Fokus efisiensi diarahkan pada program-program yang dampaknya tidak signifikan atau memiliki akselerasi yang lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk belanja operasional dan kegiatan internal yang tidak mendesak.
“Macam-macam. Rapat enggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, kita bisa tunda,” kata Purbaya.
Selain efisiensi pada tingkat program, wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri turut mencuat sebagai bagian dari upaya penghematan anggaran. Purbaya menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut sebagai bentuk solidaritas pejabat negara dalam penghematan belanja.
