Media asing menyoroti potensi dampak konflik di Timur Tengah terhadap kondisi keuangan Indonesia, menyusul perang yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Dalam laporan Aljazeera pada Senin (23/3/2026), disebutkan Indonesia tengah berupaya menghemat anggaran hingga Rp80 triliun untuk melindungi perekonomian dari dampak perang tersebut.
Dalam laporan yang sama, Indonesia juga disebut mempertimbangkan langkah penghematan bahan bakar. Salah satu opsi yang mengemuka adalah penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi pegawai pemerintah dan pekerja sektor publik tertentu.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah “berupaya semaksimal mungkin” memangkas biaya dengan mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan produksi energi terbarukan, terutama tenaga surya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumpulkan sejumlah menteri pada Kamis (19/3/2026) untuk membahas dinamika global, termasuk kenaikan harga energi dan komoditas. Dari pertemuan itu, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan antisipasi agar dampaknya tidak menekan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan yang ditempuh diarahkan untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). “Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen... itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L. Dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3 persen bisa dijaga,” ujar Airlangga.
Salah satu upaya yang dikaji pemerintah adalah meningkatkan volume produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Pemerintah juga menelaah penyesuaian kebijakan terkait pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring tren kenaikan harga komoditas tersebut.
Di sektor energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak. Penugasan ini diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti.
Pemerintah turut mengkaji fleksibilitas kerja melalui skema WFH satu hari dalam lima hari kerja. Airlangga menyebut kebijakan tersebut berpotensi mengurangi konsumsi bahan bakar akibat turunnya mobilitas. “Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” katanya.
Menurut Airlangga, pemerintah masih mematangkan aspek teknis pelaksanaan WFH. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga dapat diadopsi sektor swasta dan pemerintah daerah. Rencana implementasinya dijadwalkan setelah Hari Raya Idulfitri 2026, meski waktu pastinya masih akan ditentukan dengan mempertimbangkan perkembangan situasi, termasuk harga minyak dan dinamika perang.
Dari rangkaian kebijakan yang dibahas, pemerintah tidak mengambil opsi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Indonesia selama ini memberikan subsidi bahan bakar yang besar bagi penduduknya yang berjumlah lebih dari 284 juta jiwa, mencakup sekitar 30% hingga 40% dari biaya bahan bakar bagi konsumen. Subsidi tersebut disebut mewakili sekitar 15% dari APBN.
