Badan Pengelola Proyek Maritim dan Perairan Pedalaman mengeluarkan teguran keras kepada Thanh Hung Trading and Construction Co., Ltd. karena dinilai terlambat dalam pelaksanaan paket QL2-XL pada proyek renovasi dan pelebaran ruas Jalan Raya Nasional 2 dari Vinh Yen ke Viet Tri.
Dalam laporan investor, sejumlah pekerjaan penting pada proyek jembatan Thuong Lap disebut tidak berjalan sesuai rencana. Meski kontraktor telah mengambil alih lokasi pekerjaan dan menerima pengingat berulang dari konsultan pengawas, Thanh Hung disebut belum melaksanakan persyaratan pelaksanaan secara penuh. Kondisi ini dinilai memicu keterlambatan signifikan pada kemajuan keseluruhan proyek.
Per 21 Januari, pekerjaan tiang bor sebanyak 14 tiang tercatat terlambat 28 hari dibandingkan rencana yang telah disesuaikan. Keterlambatan tersebut berdampak pada pekerjaan abutmen M1 dan M2 yang ikut mundur dari jadwal (semula direncanakan pada 17 Januari 2026). Sementara itu, pekerjaan balok utama yang seharusnya dimulai pada 1 Januari 2026 disebut belum memiliki rencana konstruksi yang disusun kontraktor, sehingga menimbulkan keterlambatan sekitar 20 hari.
Menanggapi situasi tersebut, Badan Pengelola Proyek Maritim dan Perairan Pedalaman meminta Thanh Hung segera menyusun langkah-langkah perbaikan dan menyerahkan laporan tertulis. Investor juga telah mengajukan permintaan kepada Kementerian Konstruksi untuk menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak hingga 27 Januari 2027.
Proyek renovasi dan perluasan Jalan Raya Nasional 2 pada ruas Vinh Yen–Viet Tri memiliki total investasi lebih dari 1,258 miliar VND dengan panjang lebih dari 11 kilometer. Ruas ini ditingkatkan menjadi jalan Kelas III di medan datar, dengan 4–6 lajur dan kecepatan rancang 80 km/jam. Jalur tersebut merupakan koridor transportasi penting yang menghubungkan Hanoi dengan provinsi Phu Tho dan Tuyen Quang.
Sesuai rencana yang disetujui Kementerian Konstruksi dalam Keputusan No. 1875, pekerjaan konstruksi ditargetkan selesai secara substansial sebelum 31 Desember 2026. Otoritas terkait menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan pekerjaan agar keterlambatan tidak kembali berulang.
