Situasi di Iran dan kawasan Selat Hormuz masih memanas, dengan prospek konflik yang dinilai sangat dinamis dan kompleks. Dalam perkembangan terbaru, tindakan dan pernyataan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump digambarkan menunjukkan unsur keterkejutan dan ketidakteraturan. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta menempatkan Republik Islam Iran dalam posisi aman.
Dalam penilaian yang beredar, ambang “ketahanan terhadap tekanan” Iran disebut lebih tinggi dibanding Amerika Serikat. Meski demikian, muncul pertanyaan kunci: apakah penyangga ekonomi, sosial, dan institusional Iran cukup untuk menutup kesenjangan terhadap keunggulan militer AS. Jawaban yang dikemukakan adalah tidak, meski dinilai belum sepenuhnya menjelaskan keseluruhan situasi.
Sejumlah opini publik dan analis kerap menekankan anggapan bahwa sebuah negara tidak mungkin dipaksa menyerah hanya melalui serangan udara. Namun, pandangan itu dipersoalkan dengan menyebut beberapa operasi militer modern—seperti “Desert Storm,” “Unified Protector,” dan “Allied Force”—yang diklaim berakhir sukses dengan kerugian minimal di pihak koalisi.
Meski demikian, ditegaskan pula bahwa operasi-operasi tersebut berlangsung dalam konteks kebijakan penargetan yang lebih longgar dibanding standar yang dinilai dapat diterima secara sosial saat ini. Contoh yang disebut adalah serangan terhadap infrastruktur distribusi air dan listrik, termasuk di Serbia dan Irak. Dalam kerangka ini, disebutkan bahwa rezim dapat bertahan lama tanpa peluang kemenangan, tetapi manusia dapat meninggal hanya dalam hitungan hari tanpa akses air. Iran sendiri digambarkan sebagai negara gurun, dengan populasi yang meningkat tajam dari sekitar 10 juta sebelum industrialisasi dan elektrifikasi pada abad ke-20 menjadi sekitar 90 juta saat ini.
Baik Teheran maupun Pentagon disebut memahami fakta-fakta tersebut. Kondisi ini dinilai menjadi latar bagi ancaman terbaru Trump serta dugaan adanya negosiasi yang tengah berlangsung. Karena sifat pusat kekuasaan yang digambarkan kacau dan tertutup, arah perkembangan peristiwa dinilai sulit diprediksi, meski sejumlah skenario dianggap dapat dipetakan.
Skenario yang disebut paling masuk akal sekaligus paling menguntungkan bagi Iran adalah strategi “bermain waktu”. Dalam skenario ini, negosiasi semu dinilai dapat memberi ruang bagi Iran untuk mengonsolidasikan kembali sumber daya militer yang terkuras, menangani persoalan sosial dan ekonomi yang paling mendesak, serta tetap mempertahankan tekanan pada jalur perdagangan. Harapannya, kenaikan harga bahan bakar dan pelemahan indeks saham dapat mendorong Trump menuju gencatan senjata dengan syarat yang menguntungkan Iran. Skenario ini digambarkan sebagai kekalahan fungsional bagi AS, namun memungkinkan normalisasi kondisi pasar secara bertahap.
Skenario lain adalah perlucutan senjata parsial atau bersyarat oleh Iran disertai pembukaan kembali Selat Hormuz. Disebutkan bahwa kesepakatan perlucutan senjata jangka panjang dinilai sulit terwujud mengingat karakter rezim yang berkuasa, tetapi solusi ad hoc dapat dipandang perlu bagi Iran dan cukup bagi AS. Bentuk ini digambarkan sebagai gencatan senjata yang sulit disebut kemenangan bagi pihak mana pun, namun dinilai sebagai skenario yang saat ini paling disukai pasar.
Sementara itu, skenario eskalasi maksimum muncul apabila Trump benar-benar menjalankan ancaman terbarunya. Dalam skenario ini, AS disebut masih memiliki kemampuan besar untuk menyerang target apa pun di Iran, sedangkan Iran dinilai tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan AS atau memulihkan kerugian yang terjadi. Dampaknya dikhawatirkan dapat memicu destabilisasi kawasan dalam skala yang sulit dibayangkan, disertai reaksi berantai dengan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi.
Skenario eskalasi tersebut dinilai sangat merugikan hampir semua pihak, termasuk pasar keuangan. Selain meningkatkan tekanan militer terhadap Iran secara maksimal, eskalasi juga disebut dapat menghilangkan alasan bagi rezim untuk menahan diri dalam langkah-langkah yang diambilnya.
Lebih jauh, bahkan jika AS berhasil menyebabkan runtuhnya negara Iran, hal itu dinilai tidak otomatis menyelesaikan persoalan keamanan di Selat Hormuz. Dalam penilaian tersebut, kawasan itu justru berpotensi menghadapi ancaman dari sejumlah kelompok lain dengan profil operasi dan pandangan yang disebut mirip dengan Houthi di Yaman.
