Kementerian Keuangan meminta masukan dari kementerian, sektor, pemerintah daerah, serta sejumlah organisasi terkait atas rancangan Resolusi Komite Tetap Majelis Nasional mengenai tarif pajak perlindungan lingkungan untuk bensin dan solar.
Dalam rancangan tersebut, Kementerian Keuangan mengusulkan pemangkasan pajak perlindungan lingkungan untuk bensin (tidak termasuk etanol) dari 2.000 VND menjadi 1.000 VND per liter. Untuk bahan bakar diesel, tarif yang diusulkan juga dipotong setengah, dari 1.000 VND/liter menjadi 500 VND/liter.
Selain itu, untuk bahan bakar penerbangan, Kementerian Keuangan mengusulkan penurunan pajak menjadi 1.000 VND/liter, atau turun 500 VND/liter dibandingkan tarif yang berlaku saat ini.
Menurut Kementerian Keuangan, usulan ini merujuk pada masukan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Disebutkan bahwa pajak perlindungan lingkungan saat ini menyumbang sekitar 6,7% dari harga dasar produk minyak bumi dan masih berada dalam kerangka tarif yang ditetapkan. Kementerian Keuangan menekankan bahwa penyesuaian pajak hingga nol memerlukan pengajuan kepada Majelis Nasional, sedangkan perubahan dalam kerangka tarif pajak menjadi kewenangan Komite Tetap Majelis Nasional.
Dengan mempertimbangkan fluktuasi harga minyak global yang dinilai mendesak dan sulit diprediksi, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mengusulkan pengurangan maksimal tarif pajak perlindungan lingkungan dalam kerangka yang dapat diputuskan oleh Komite Tetap Majelis Nasional. Komoditas yang diusulkan untuk mendapatkan pengurangan mencakup bensin, diesel, dan bahan bakar penerbangan.
Saat ini, tarif pajak perlindungan lingkungan untuk bensin, solar, dan pelumas mengacu pada Resolusi No. 109/2025/UBTVQH15 yang berlaku mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026. Kementerian Keuangan menyatakan masih terdapat ruang untuk penyesuaian tarif pajak perlindungan lingkungan pada bensin, solar, dan bahan bakar penerbangan.
Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa pajak perlindungan lingkungan merupakan pajak tidak langsung yang sudah termasuk dalam harga jual. Jika tarif dikurangi sesuai rencana, harga eceran bensin (termasuk efek pengurangan pajak pertambahan nilai) diperkirakan turun sekitar 1.080 VND/liter. Sementara itu, untuk diesel dan bahan bakar penerbangan, penurunan diperkirakan sekitar 540 VND/liter.
Meski demikian, kementerian mengingatkan bahwa harga eceran bensin dan solar di dalam negeri terutama dipengaruhi harga minyak bumi olahan dunia. Karena itu, besaran penurunan harga di pasar domestik akan bergantung pada pergerakan harga minyak olahan global.
Dari sisi inflasi, perhitungan Kantor Statistik Umum memperkirakan kebijakan ini akan berdampak pada Indeks Harga Konsumen (CPI) secara keseluruhan pada Maret 2026 sekitar 1,63 poin persentase dibandingkan kondisi sebelum konflik di Timur Tengah. Dampak langsungnya diperkirakan membuat CPI kuartal I 2026 meningkat sekitar 0,43 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada saat yang sama, dampak langsung yang diproyeksikan menunjukkan rata-rata CPI tahun 2026 dibandingkan 2025 meningkat sekitar 1,35 poin persentase. Angka ini lebih rendah dibanding skenario jika pajak perlindungan lingkungan untuk bensin dan solar tidak berubah, yang diperkirakan mendorong kenaikan rata-rata CPI 2026 dibanding 2025 sebesar 1,4 poin persentase. Kementerian Keuangan menilai hal tersebut dapat membantu menekan inflasi.
Terkait masa berlaku, rancangan resolusi mengusulkan kebijakan berlaku sejak tanggal penandatanganan hingga 30 Juni 2026. Rancangan juga memberi kewenangan kepada Pemerintah untuk menyesuaikan periode berlaku sesuai situasi aktual. Selama masa berlakunya resolusi ini, bensin, bahan bakar penerbangan, dan diesel tidak akan dikenakan tarif pajak perlindungan lingkungan sebagaimana diatur dalam Resolusi No. 109/2025/UBTVQH15.
Dari sisi fiskal, lembaga penyusun memperkirakan kebijakan ini akan mengurangi pendapatan anggaran negara rata-rata sekitar 1.790 miliar VND per bulan, termasuk dampak penurunan pajak pertambahan nilai. Kementerian Keuangan menyebut langkah ini sebagai bentuk dukungan negara untuk membantu masyarakat meringankan kesulitan serta mendorong produksi dan kegiatan usaha.
