Pada pagi 6 Februari, Kementerian Kehakiman menggelar konferensi pers rutin sekaligus pertemuan dengan jurnalis dan reporter dari berbagai media dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek Tahun Kuda 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri Kehakiman Nguyen Thanh Tinh menyampaikan bahwa sepanjang 2025 situasi domestik dan internasional diwarnai banyak perkembangan kompleks yang menghadirkan tuntutan serta tantangan. Meski demikian, ia menegaskan kementerian tetap menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, dengan dukungan kepemimpinan Partai, arahan Pemerintah dan Perdana Menteri, koordinasi antar lembaga, serta persatuan dan tekad para pejabat, pegawai negeri sipil, dan karyawan.

Nguyen Thanh Tinh merinci sejumlah capaian penting, termasuk peran kementerian dalam memimpin proses pemberian saran kepada Politbiro hingga terbit Resolusi No. 66-NQ/TW. Kementerian juga menyarankan Pemerintah untuk mengajukan kepada Majelis Nasional Undang-Undang tentang Pemberlakuan Dokumen Normatif Hukum (yang telah diubah) dengan ketentuan yang disebut inovatif dan komprehensif.

Selain itu, kementerian turut memberikan saran terkait penerbitan Resolusi No. 197/2025/QH15 mengenai sejumlah mekanisme dan kebijakan khusus untuk menciptakan terobosan dalam pengembangan serta pengorganisasian penegakan hukum. Kementerian juga menyinggung Resolusi 206/2025/QH15 tentang mekanisme khusus untuk menangani kesulitan dan hambatan yang muncul akibat ketentuan hukum yang berlaku, dengan kebijakan yang disebut “belum pernah terjadi sebelumnya”.

Dalam kesempatan yang sama, Nguyen Thanh Tinh menyatakan kementerian menjalankan peran sebagai Lembaga Tetap yang membantu Komite Pengarah Pusat tentang reformasi kelembagaan dan hukum serta Komite Pengarah Pemerintah terkait peninjauan dan pengorganisasian implementasi solusi atas hambatan dalam sistem hukum. Ia menyebut kementerian memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan berbagai peninjauan komprehensif dan mendalam terhadap dokumen hukum, sehingga “kemacetan”, hambatan, dan tumpang tindih peraturan dapat diidentifikasi serta ditangani dengan segera.

Penguatan juga dilakukan dalam manajemen negara di berbagai bidang, antara lain penegakan hukum perdata, penegakan hukum administratif, bantuan peradilan, administrasi peradilan, bantuan hukum, pendaftaran tindakan pengamanan, kompensasi negara, pengelolaan dan penanganan pelanggaran administratif, hingga kerja sama internasional.

“Semua hasil di atas telah memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian pembangunan sosial-ekonomi, menjamin pertahanan dan keamanan nasional, menjamin hak asasi manusia dan hak-hak sipil; serta berkontribusi dalam menegaskan posisi dan peran kerja peradilan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial negara,” kata Nguyen Thanh Tinh.

Seiring pelaksanaan tugas di berbagai bidang, kementerian juga menekankan penguatan peran juru bicara dan penyampaian informasi kepada pers. Menurut Nguyen Thanh Tinh, media dan pers berfungsi sebagai “jembatan” untuk mendekatkan serta mempercepat penyampaian kegiatan Kementerian dan sektor Kehakiman kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Ia menambahkan, melalui pemberitaan pers, berbagai kesulitan, hambatan, dan kekurangan dalam sistem hukum serta organisasi penegakan hukum dapat tercermin, sehingga membantu kementerian memahami realitas sosial. Dari situ, kementerian dapat menyusun nasihat, penanganan, dan respons kebijakan yang tepat dan tepat waktu.

Nguyen Thanh Tinh juga menilai koordinasi dan kolaborasi antara kantor berita, pers, jurnalis, dan reporter telah mendorong kerja profesional sektor kehakiman, terutama dalam tugas memberikan saran kepada Pemerintah terkait pengembangan dan implementasi undang-undang.

Di akhir pernyataannya, ia menyampaikan harapan agar kerja sama dan dukungan pers terus berlanjut dalam pelaksanaan fungsi dan tugas kementerian. Ia juga meminta media tetap memberi perhatian pada penyebaran informasi, peristiwa penting, contoh-contoh positif, perbuatan baik, dan individu teladan dalam pembangunan, pengorganisasian, serta pelaksanaan hukum untuk menumbuhkan semangat “menghormati supremasi hukum” di masyarakat.