Pemerintah Kabupaten Kebumen terus mempercepat upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang lebih berkualitas dengan melibatkan dunia usaha, lembaga masyarakat, dan media massa.
Melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Pemkab Kebumen menggelar pertemuan bersama berbagai pihak di Co-Working Space Setda Kebumen, Kamis (26/2/2026). Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kebumen, dr Sri Fatmahwati MSc, menegaskan pencapaian KLA tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian dan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat agar anak-anak di Kebumen dapat hidup aman dan nyaman.
Menurut dr Sri Fatmahwati, saat ini Kebumen masih berada pada kategori Madya dan menargetkan naik ke tingkat Nindya pada tahun ini. Salah satu instrumen yang dinilai penting ialah penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan KLA.
“Saat ini kita masih berada di kategori Madya. Target tahun ini kita bisa naik ke tingkat Nindya. Salah satu instrumen pentingnya adalah penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan KLA yang saat ini sudah selesai tahap harmonisasi dan segera diserahkan ke dewan,” ujar dr Sri Fatmahwati.
Penguatan program KLA ini, lanjutnya, juga didorong oleh data peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kebumen. Pada 2024 tercatat 66 kasus, sementara pada 2025 meningkat menjadi 145 kasus.
dr Sri Fatmahwati menjelaskan, lonjakan tersebut dipengaruhi keterlibatan anak-anak dalam aksi demonstrasi yang tidak mereka pahami, serta tingginya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat di lingkungan anak.
Untuk menekan angka kekerasan, Pemkab Kebumen mendorong pembentukan lembaga perlindungan hingga tingkat desa, seperti Forum Anak Desa dan Cluster Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Sinergi dengan Unit PPA Polres Kebumen serta pembentukan Tim Pencegahan Kekerasan di Sekolah (TPKS) juga terus diperkuat untuk menangani kenakalan remaja dan penyimpangan perilaku.
Bagi korban kekerasan, Pemkab Kebumen melalui UPTD PPA menyediakan layanan komprehensif secara gratis. Layanan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan awal, pendampingan psikologis hingga trauma hilang, pendampingan hukum melalui LBH mitra sampai ke pengadilan, serta fasilitas antar-jemput bagi korban yang kesulitan mobilisasi.
“Seluruh biaya layanan tersebut gratis,” kata dr Sri Fatmahwati.
Dalam kesempatan yang sama, narasumber dari Yayasan SETARA Jawa Tengah, Yuli Sulistyanto, menyampaikan bahwa keberhasilan KLA sangat ditentukan oleh kemauan kepala daerah dalam memanfaatkan kewenangannya untuk menjembatani berbagai kelompok.
“Dunia usaha bisa berperan melalui Asosiasi Sahabat Anak Indonesia, media melalui pemberitaan yang edukatif, dan lembaga masyarakat sebagai fungsi pengawasan. Gerakan ini harus solid antara kebijakan top-down dari pemerintah dan gerakan bottom-up dari masyarakat,” ujar Yuli.
Pertemuan tersebut dihadiri puluhan perwakilan organisasi profesi, perbankan, pelaku usaha ritel dan perhotelan, serta pimpinan media massa di Kebumen sebagai wujud komitmen bersama mendukung gerakan World Fit for Children (Dunia yang Layak bagi Anak).
