BERITA TERKINI
Kadin Dorong Dunia Usaha Terlibat Aktif dalam Reformasi Kebijakan untuk Aksesi OECD

Kadin Dorong Dunia Usaha Terlibat Aktif dalam Reformasi Kebijakan untuk Aksesi OECD

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menekankan pentingnya peran aktif dunia usaha dalam proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kadin mendorong sektor swasta tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut berkontribusi dalam reformasi kebijakan dan penerapan standar internasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Anindya saat memberikan keynote remarks pada acara Kadin Indonesia x Growth Gateway Roundtable di kantor Boston Consulting Group (BCG) London, Senin (19/1/2026) waktu setempat. Dalam forum itu, Kadin menegaskan perannya sebagai penghubung terorganisasi antara kementerian, sekretariat, dan pelaku industri untuk menghimpun masukan sektoral sekaligus mencegah fragmentasi pesan.

“Selama satu tahun terakhir, Indonesia telah berpindah dari tahap niat ke tahap pelaksanaan. Aksesi OECD kini merupakan program implementatif dan dunia usaha tidak bisa hanya menjadi penonton. Proses ini akan sangat relevan bagi komunitas bisnis Indonesia,” ujar Anindya, dikutip Rabu (21/1/2026).

Untuk mengoperasionalkan keterlibatan sektor swasta, Kadin membentuk private sector OECD accession working group lintas sektor. Kelompok kerja ini berfokus pada klaster yang selaras dengan domain OECD, seperti investasi, persaingan usaha, tata kelola perusahaan, praktik bisnis bertanggung jawab, dan lingkungan. Menurut Anindya, keterlibatan tersebut dinilai penting untuk memperkuat kredibilitas kebijakan, meningkatkan daya saing, serta memastikan pertumbuhan jangka panjang yang inklusif.

Anindya juga menjelaskan bahwa Kadin mendukung tahap akhir implementasi reformasi melalui sosialisasi dan penguatan kapasitas perusahaan, termasuk rantai pasok dan UMKM. Langkah ini ditujukan untuk mengidentifikasi dampak yang tidak diinginkan sejak dini dan mendorong adopsi sukarela praktik tata kelola serta bisnis yang bertanggung jawab guna membangun kepercayaan pasar.

Dalam kesempatan yang sama, Anindya menyoroti kemitraan ekonomi Inggris–Indonesia. Nilai perdagangan kedua negara tercatat mencapai 3,9 miliar dolar AS hingga kuartal II 2025, tumbuh 12,2 persen secara tahunan. Meski demikian, Indonesia masih berada di peringkat ke-54 sebagai mitra dagang Inggris.

“Sebagai komunitas bisnis, kami melihat ruang yang sangat besar untuk peningkatan. Dengan kerangka komersial yang jelas, kemitraan ini dapat berkembang jauh melampaui capaian saat ini,” kata Anindya.

Utusan Khusus Presiden untuk Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim S. Djojohadikusumo, menekankan perlunya dukungan besar bagi perekonomian Indonesia agar mampu tumbuh lebih tinggi. Ia menyebut aksesi OECD sebagai salah satu upaya strategis untuk mencapai tujuan tersebut.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat proses aksesi OECD sebagai bagian dari transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani turut menyoroti pentingnya pembiayaan inovatif, termasuk blended finance, serta pengembangan green jobs dalam agenda transisi hijau Indonesia.