Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kondisi ekonomi makro Indonesia secara umum jauh lebih baik dibandingkan periode 2014 dan 2015, saat Indonesia disebut sebagai negara yang rentan terpuruk. Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023, Rabu (21/12/2022).
Jokowi mengingatkan situasi pada 2014–2015 yang dipengaruhi gejolak global, termasuk taper tantrum. Ia memaparkan, defisit transaksi berjalan Indonesia pada 2014 berada di angka USD27,5 miliar dan pada 2015 sebesar USD17,5 miliar. Sementara itu, pada 2014 neraca dagang masih defisit USD2,2 miliar.
Menurut Jokowi, kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi struktural guna menjaga stabilitas ekonomi makro. Salah satu langkah yang disebutkannya berkaitan dengan kepemilikan asing pada surat berharga negara (SBN). Ia menyampaikan bahwa porsi SBN yang dikuasai asing yang sebelumnya mencapai 38,5 persen kini turun menjadi 14,8 persen.
Jokowi menilai penurunan porsi kepemilikan asing itu penting untuk mengurangi risiko gejolak nilai tukar ketika terjadi ketidakpastian ekonomi. “Kalau masih dikuasai asing, begitu goyah sedikit makro kita, keluar berbondong-bondong, goyah pasti kurs kita,” ujarnya.
Presiden juga menyampaikan hasil yang disebutnya sebagai dampak nyata dari perbaikan yang dilakukan pemerintah. Ia menyebut neraca transaksi berjalan pada kuartal III-2022 telah mencatat surplus USD8,9 miliar atau 0,9 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Selain stabilitas makro, Jokowi mendorong peningkatan kemampuan domestik dengan memanfaatkan aset negara secara produktif. Ia menyinggung adanya izin konsesi hutan dan tambang yang diberikan kepada perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN) namun tidak dimanfaatkan. Jokowi mengatakan telah memerintahkan pencabutan konsesi yang tidak digarap dan menyerahkannya kepada pihak yang memiliki kemampuan finansial serta sumber daya manusia untuk mengelola aset tersebut.
Ia menyebut pemerintah telah mencabut 2.078 konsesi, baik konsesi hutan maupun konsesi tambang, agar lahan dan aset yang sebelumnya menganggur dapat menjadi produktif dan berdampak positif bagi perekonomian.
Jokowi juga menyoroti aset lain yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal, seperti gedung-gedung yang dibiarkan kosong, tidak dipakai, dan tidak disewakan, serta peralatan operasional yang ditumpuk di gudang. Ia menyatakan praktik tersebut menjadi salah satu penyebab rendahnya produktivitas, termasuk belanja untuk alat yang sebenarnya tidak diperlukan.
“Kembali lagi, kemampuan domestik kita harus betul-betul kita garap,” kata Jokowi.
