JAKARTA — Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan pokok menjelang Ramadan 2026. Upaya ini ditujukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi sekaligus menekan potensi lonjakan inflasi pangan yang kerap terjadi sebelum bulan puasa.

Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nita Yulianis mengatakan, pemerintah telah menyiapkan tujuh aksi untuk mengamankan pasokan dan harga pangan di berbagai wilayah. “Badan Pangan Nasional menjalankan tujuh aksi strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, mulai dari pemantauan harga melalui Panel Harga Pangan hingga penguatan intervensi langsung di lapangan,” kata Nita dalam keterangan pada Rabu, 21 Januari 2026.

Menurut Nita, langkah pertama berupa pemantauan harga pangan yang diperbarui setiap hari melalui Panel Harga Pangan. Langkah berikutnya adalah pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk mendukung kelancaran distribusi.

Bapanas juga memperpanjang penyaluran Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras tahun 2025 hingga 31 Januari 2026. Selain itu, pemerintah memproses pelaksanaan SPHP beras 2026 dengan target penyaluran 1,5 juta ton.

Langkah lainnya mencakup penguatan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta peningkatan jumlah kios pangan. Di sisi komoditas jagung, Bapanas menyiapkan penyaluran SPHP jagung 2026 sebanyak 500 ribu ton.

Selain berbagai intervensi tersebut, Bapanas juga mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026.