Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan 2026, pemerintah memperkuat berbagai langkah untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan pokok. Upaya tersebut ditujukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menekan potensi lonjakan inflasi pangan yang kerap terjadi menjelang bulan puasa.
Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nita Yulianis menyampaikan Bapanas menyiapkan tujuh aksi strategis untuk mengamankan pasokan dan stabilitas harga pangan di seluruh wilayah. “Badan Pangan Nasional menjalankan tujuh aksi strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, mulai dari pemantauan harga melalui Panel Harga Pangan hingga penguatan intervensi langsung di lapangan,” ujar Nita, Rabu (21/1/2026).
Nita menjelaskan, tujuh langkah itu mencakup pemantauan harga pangan yang diperbarui setiap hari, pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), perpanjangan penyaluran SPHP Beras 2025 hingga 31 Januari 2026, serta proses pelaksanaan SPHP Beras 2026 dengan target 1,5 juta ton. Selain itu, Bapanas menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM), meningkatkan jumlah kios pangan, menyalurkan SPHP Jagung 2026 sebanyak 500 ribu ton, serta mengusulkan pembentukan Satgas Pengawasan Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026.
Menurut Nita, keberhasilan menjaga stabilitas pangan juga bergantung pada peran aktif pemerintah daerah. Karena itu, Bapanas mendorong daerah mengambil kebijakan yang adaptif sesuai kondisi masing-masing wilayah.
“Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi potensi surplus dan defisit melalui neraca pangan wilayah, memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah, serta menjalin kerja sama antar daerah untuk menjamin pasokan sepanjang tahun,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Perum BULOG untuk mengoptimalkan penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan. Selain itu, daerah didorong menyusun rencana Gerakan Pangan Murah sepanjang tahun, mengembangkan kios pangan sebagai outlet penyeimbang inflasi, serta meningkatkan pemantauan pasokan dan harga bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Langkah-langkah tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri pada Senin (19/1/2026), sebagai bagian dari penguatan sinergi pusat dan daerah dalam menghadapi dinamika pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri 2026.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta seluruh pemangku kepentingan, khususnya TPID dan Satgas Pangan, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan inflasi pangan. “Saya meminta kepada Satgas Pangan Daerah bersama TPID untuk turun setiap minggu, cek betul sampai ke gudang,” tegas Tomsi.
Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu aktif memantau perkembangan harga dan distribusi di lapangan. “Pemerintah daerah harus aktif memantau perkembangan harga, memastikan distribusi berjalan lancar, serta mengoptimalkan langkah-langkah intervensi sesuai kondisi wilayah masing-masing,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) sekaligus Pelaksana Tugas Sekretaris Utama BPS, Pudji Ismartini, mengingatkan bahwa tekanan inflasi pada awal Ramadan merupakan pola yang berulang setiap tahun. “Secara historis, pada awal Ramadan selalu terjadi inflasi. Komoditas yang konsisten memberikan andil inflasi terbesar adalah daging ayam ras, telur ayam ras, beras, minyak goreng, dan cabai rawit. Ini harus segera diantisipasi karena kita akan memasuki bulan Ramadan bulan depan,” ujar Pudji.
Meski demikian, Pudji mencatat adanya perkembangan positif pada sejumlah komoditas hortikultura di pertengahan Januari. Ia menyebut harga cabai rawit turun 10,91 persen dan bawang merah turun 3,59 persen.
Melalui penguatan kebijakan dan sinergi lintas sektor, pemerintah menargetkan stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Ramadan 2026 dapat terjaga, sehingga daya beli masyarakat terlindungi dan inflasi pangan dapat ditekan.
