Ketegangan antara Jepang dan China kembali menguat setelah dua insiden udara berisiko terjadi di atas Samudra Pasifik, bertepatan dengan latihan kelompok kapal induk China pada akhir pekan lalu. Kedua negara saling menyampaikan versi berbeda atas peristiwa tersebut, sementara sejumlah analis menilai situasi turut dipengaruhi dinamika politik baru di Tokyo.
Pemerintah Jepang melaporkan insiden pertama terjadi di perairan internasional tenggara Okinawa. Menurut Tokyo, dua jet tempur J-15 milik China diduga mengarahkan radar kendali tembak ke pesawat F-15J Pasukan Bela Diri Udara Jepang.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan kekhawatiran serius dan menilai tindakan tersebut berbahaya. Ia mengatakan Jepang telah menyampaikan protes resmi kepada Beijing. “Penyinaran radar seperti itu bukan hanya tidak perlu, tapi juga sangat berbahaya dan berpotensi memicu insiden yang lebih besar,” ujar Takaichi di Tokyo.
China membantah tudingan tersebut dan menilai Jepang memutarbalikkan fakta. Beijing menyatakan jet-jet Jepang justru lebih dulu mendekat dan mengganggu latihan kapal induk China, yang menurut mereka telah diumumkan sebelumnya.
Juru Bicara Angkatan Laut China Kolonel Wang Xuemeng meminta Jepang menghentikan apa yang ia sebut sebagai fitnah dan provokasi. “Pihak Jepang harus segera menghentikan fitnah dan provokasi. Kami tidak akan tinggal diam ketika hak dan keamanan kami terancam,” kata Wang dalam konferensi pers di Beijing. Ia menambahkan China akan mengambil langkah yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingannya.
Pengamat hubungan internasional menilai insiden ini tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan perubahan suasana politik di Jepang sejak Sanae Takaichi—yang disebut sebagai konservatif garis keras—menjabat sebagai perdana menteri. Sikap tegasnya terhadap isu Taiwan dinilai menambah sensitivitas Beijing.
Sebelumnya, Takaichi menyatakan bahwa setiap upaya Beijing menggunakan kekuatan untuk “menyatukan kembali” Taiwan dapat dikategorikan sebagai “situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang”, sebuah kategori yang menurut hukum Jepang dapat memicu respons militer. China menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk campur tangan.
Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri China yang enggan disebutkan namanya menyebut pernyataan itu provokatif dan melanggar prinsip Satu-China. “Pernyataan tersebut sangat provokatif dan melanggar prinsip Satu-China. Taiwan adalah urusan internal kami,” ujarnya.
Isu Taiwan selama ini menjadi salah satu titik paling sensitif dalam hubungan China–Jepang. Taiwan memiliki pemerintahan sendiri sejak 1949, sementara Beijing menegaskan reunifikasi tetap menjadi tujuan akhir, baik melalui cara damai maupun, jika diperlukan, dengan penggunaan kekuatan.
Insiden yang melibatkan manuver dan tuduhan saling “mengunci” radar di atas Pasifik ini kembali menyoroti rapuhnya stabilitas kawasan. Dengan retorika politik yang semakin keras dari kedua pihak, para analis memperingatkan potensi meningkatnya konfrontasi serupa jika tidak ada penguatan kanal komunikasi.
Ketegangan yang bermula di udara kini turut berimbas pada hubungan diplomatik, memperlebar ketidakpercayaan antara dua negara besar di Asia tersebut.
