Pemerintah menegaskan posisi Indonesia sebagai negara middle power yang berpegang pada prinsip non-blok, menjaga stabilitas kawasan, serta memperkuat kerja sama multilateral di tengah ketidakpastian global. Di saat yang sama, Indonesia memilih memfokuskan langkah pada penguatan ketahanan ekonomi domestik dan mendorong agar tantangan eksternal dapat diubah menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan yang inklusif.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka Indonesia Economic Summit (IES) 2026 bertema Turning Volatility into Velocity: Accelerating Inclusive Growth Through Reform di Jakarta, Senin (3/2). Airlangga menyebut menjaga keseimbangan sebagai negara non-blok menjadi krusial, seraya menyampaikan perkembangan penyelesaian sejumlah perjanjian CEPA.
“Menjaga keseimbangan sebagai negara non-blok menjadi sangat penting. Indonesia kini dapat kami sampaikan bahwa sebagian besar perjanjian CEPA telah diselesaikan, termasuk dengan Kanada, Uni Eropa, Eurasia, dan EREU,” ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, indikator ekonomi pada awal 2026 menunjukkan arah yang positif. Indeks PMI Manufaktur tercatat berada pada level ekspansif 52,6 pada Januari 2026 dan bertahan di zona ekspansi selama enam bulan berturut-turut. Kepercayaan konsumen disebut tetap solid, sementara inflasi berada pada tingkat yang terkendali.
Ketahanan ekonomi juga ditopang oleh kinerja sektor eksternal. Pemerintah mencatat surplus neraca perdagangan berlangsung selama 68 bulan berturut-turut serta posisi cadangan devisa berada di atas USD142 miliar. Di pasar keuangan, Pemerintah mendorong reformasi pasar modal dengan fokus pada penguatan likuiditas, transparansi, tata kelola dan penegakan hukum, serta pendalaman pasar untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kepercayaan investor.
Airlangga menambahkan, dampak pertumbuhan ekonomi turut tercermin pada sejumlah indikator sosial. Tingkat kemiskinan disebut terus menurun hingga satu digit, tingkat pengangguran tercatat 4,9 persen, rasio gini berada di level 0,375 dengan tren menurun, serta Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 75,9. Capaian tersebut, menurutnya, merupakan hasil bauran kebijakan yang solid dan sinergi lintas sektor.
Ke depan, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sebagai pijakan menuju Indonesia Emas 2045. Sejumlah sektor diproyeksikan menjadi motor utama, antara lain sektor jasa, industri manufaktur bernilai tambah tinggi, serta penguatan rantai nilai industri. Dalam jangka pendek, langkah antisipatif disiapkan untuk menjaga daya beli dan momentum konsumsi domestik.
“Kami telah menyiapkan anggaran sebesar Rp12,83 triliun untuk mendukung daya beli dan mobilitas masyarakat,” kata Airlangga.
Stimulus tersebut bersifat terarah dan sementara, di antaranya melalui diskon transportasi pada periode Idulfitri, dukungan mobilitas masyarakat, serta penguatan konsumsi rumah tangga. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjaga ketahanan permintaan domestik sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional pada awal 2026.
Menutup pernyataannya, Airlangga menegaskan pentingnya konsistensi reformasi, stabilitas kebijakan, dan kolaborasi para pemangku kepentingan sebagai fondasi menghadapi dinamika ekonomi global serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.
