Indonesia menegaskan komitmennya untuk mempercepat pengakuan hutan adat sekaligus mendorong kolaborasi pendanaan yang inklusif bagi masyarakat adat. Pernyataan itu disampaikan Penasihat Utama Menteri Kehutanan RI, Silverius Oscar Unggul, dalam forum internasional bertajuk Forest Solutions: Action for Forests and Direct Access to Finance for Indigenous Peoples and Traditional Communities yang diselenggarakan Greenpeace di atas kapal Rainbow Warrior, 15 November 2025.
Forum tersebut dibuka dengan penayangan film dokumenter “Juruá – Memories of a River” yang mengangkat kisah perjuangan masyarakat Sungai Juruá di Brasil dalam mempertahankan hutan dan identitas budaya. Setelah pemutaran film, acara dilanjutkan dengan diskusi panel yang mempertemukan pemimpin adat, pembuat kebijakan, dan pakar lingkungan dari berbagai negara.
Sejumlah pembicara yang hadir antara lain Fransiska Rosari Carita (Perwakilan Pemuda Adat Papua), Francisco Flavio Ferreira do Carmo (Dewan Nasional Masyarakat Ekstraktif Brasil), Dr. Heike Henn (Kementerian Lingkungan Hidup Jerman), Marie Nyange Ndambo (Kementerian Lingkungan Hidup dan Ekonomi Iklim Republik Demokratik Kongo), Mario Nicácio (Dewan Fiskal Dana Adat Podáali), serta Silverius Oscar Unggul (Kementerian Kehutanan Indonesia). Forum ini juga menghadirkan Chief Raoni sebagai tamu kehormatan, dan dibuka oleh Carolina Pasquali, Direktur Eksekutif Greenpeace Brasil.
Dalam diskusi, Silverius menyampaikan bahwa Menteri Kehutanan menargetkan percepatan pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat dalam empat tahun ke depan. Menurutnya, target tersebut kembali ditegaskan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam Leader Summit di Belém pada 6 November 2025.
Silverius menjelaskan, sejak Maret 2025 Kementerian Kehutanan telah membentuk Task Force Percepatan Perizinan Hutan Adat yang melibatkan unsur organisasi nonpemerintah, akademisi, masyarakat adat, dan pemerintah. Komposisi task force disebut disusun secara inklusif dengan memperhatikan keseimbangan gender serta keterwakilan dari seluruh wilayah Indonesia. Tim ini ditugaskan untuk memastikan target 1,4 juta hektare dapat dicapai melalui proses yang cepat, adil, dan transparan.
Selain percepatan pengakuan, pemerintah juga menekankan penguatan ekonomi masyarakat adat setelah status hutan adat ditetapkan. Silverius menyebut dua model pendanaan yang disiapkan, yakni hibah untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta pembiayaan perbankan berbunga rendah dengan masa tenggang (grace period) lebih panjang bagi komunitas yang dinilai telah siap secara kelembagaan.
Di luar dukungan pendanaan, pemerintah juga mendorong penguatan akses pasar bagi komunitas adat melalui implementasi nota kesepahaman antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie.
Menutup sesi, Silverius menyatakan Indonesia siap mendukung inisiatif Brasil melalui Tropical Forests Financing Facility (TFFF) sebagai langkah bersama negara-negara pemilik hutan tropis. Ia menekankan pentingnya kolaborasi global dalam menjaga hutan tropis dan peran masyarakat adat sebagai penjaga utama.
Belém, Brasil, 15 November 2025
