Jakarta — Memasuki 2026, perekonomian Indonesia dihadapkan pada tantangan struktural yang semakin kompleks, mulai dari kerentanan rantai pasok global, persoalan ketahanan pangan, hingga tekanan terhadap daya beli masyarakat. Ketidakpastian global yang dipengaruhi dinamika geopolitik dan dominasi negara tertentu dalam perdagangan internasional turut mendorong kebutuhan kebijakan ekonomi yang lebih berbasis data dan berorientasi jangka panjang.
Isu-isu tersebut menjadi bahasan dalam Diskusi Publik INDEF bertajuk “Ekonomi 2026: Perspektif Ekonom Muda INDEF” yang digelar di Jakarta, Rabu (21/1/2026). Diskusi menghadirkan Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti, serta sejumlah peneliti dan pengurus INDEF, antara lain Ariyo DP Irhamna, Agus Herta Sumarto, Imaduddin Abdullah, Dzulfian Syafrian, dan Rusli Abdulah.
Dalam paparannya, peneliti INDEF Ariyo DP Irhamna menyampaikan analisis kinerja ekspor Indonesia berdasarkan data International Trade Centre (ITC). Analisis itu menyoroti hubungan antara pertumbuhan pangsa ekspor Indonesia dan pertumbuhan pasar global.
Menurut Ariyo, meski permintaan global relatif tinggi dan peluang pasar masih terbuka, daya saing ekspor Indonesia dinilai belum berkembang optimal. Ia menyebut struktur ekspor nasional masih bergantung pada komoditas tertentu dan sangat dipengaruhi dinamika ekonomi global.
Ariyo juga menekankan bahwa lemahnya kinerja ekspor Indonesia bukan semata karena pasar global yang kecil, melainkan terkait persoalan struktural di dalam negeri. Ia mencontohkan Indonesia justru mencatat peningkatan pangsa pasar pada sektor-sektor yang secara global tidak tumbuh signifikan, di mana kenaikan tersebut lebih dipicu menyusutnya impor di negara tujuan, bukan peningkatan daya saing.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia ‘menang di sektor yang salah’, sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh relatif terbatas,” kata Ariyo dalam pernyataan tertulis.
Dari sisi industri, Ariyo menilai penguasaan teknologi menjadi faktor kunci daya saing manufaktur. Namun, di tengah pertumbuhan permintaan global, kinerja ekspor Indonesia justru menunjukkan kecenderungan menurun, yang menurutnya mencerminkan transformasi struktural industri nasional belum berjalan optimal.
Ia turut menyoroti kerentanan Indonesia akibat rendahnya diversifikasi pemasok dalam rantai pasok global. China disebut sebagai pemasok paling dominan, baik secara global maupun sebagai mitra dagang Indonesia, sehingga meningkatkan ketergantungan dan melemahkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional.
Ariyo menambahkan, integrasi Indonesia dalam regional value chain dinilai belum dimanfaatkan maksimal. Pertumbuhan impor Indonesia disebut berlangsung lebih cepat dibanding pertumbuhan ekspornya, dengan pemasok yang sangat terkonsentrasi.
Untuk merespons kondisi tersebut, Ariyo merekomendasikan penguatan komersialisasi riset dan inovasi domestik agar hasil penelitian dapat bersaing di pasar, serta reformasi diplomasi ekonomi agar menjadi instrumen strategis dalam memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Sementara itu, peneliti INDEF Rusli Abdulah menyoroti ketahanan pangan sebagai hak dasar warga negara sekaligus isu strategis nasional. Ia menyatakan pangan memiliki dimensi konstitusional dan berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi, sekaligus memengaruhi ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global.
Rusli menjelaskan sistem pangan mencakup aspek on-farm dan off-farm. Volatilitas harga pangan, seperti pada komoditas cabai, disebut menunjukkan lemahnya pengelolaan pasca panen. Karena itu, ia menilai pengolahan berkelanjutan diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Di sisi lain, sektor pangan juga rentan terhadap guncangan eksternal, termasuk perubahan iklim dan ketegangan geopolitik global.
Merujuk pada Food and Agriculture Organization (FAO), Rusli menyebut ketahanan pangan mencakup empat dimensi utama: ketersediaan fisik, akses ekonomi, pemanfaatan pangan, dan stabilitas.
Ia memaparkan bahwa produksi padi Indonesia relatif stabil namun cenderung stagnan. Berdasarkan data BPS, produksi padi pada 2018 mencapai 59,2 juta ton, lalu pada 2019–2024 berada pada kisaran 53,1–54,7 juta ton. Pada 2025, produksi padi meningkat; per November 2025 (angka sementara untuk periode September–November 2025), produksi mencapai 57,7 juta ton, melampaui angka 2022 sebesar 54,7 juta ton.
Namun, di tengah estimasi kenaikan produksi padi 2025, harga beras di tingkat penggilingan dilaporkan terus naik. Data BPS menunjukkan rata-rata harga beras medium di penggilingan pada 2025 sebesar Rp12.800,8/kg, naik 1,43%. Sementara harga beras premium dan rendah masing-masing naik 0,36% dan 2,67% dibanding rata-rata 2024 yang tercatat Rp13.361,06/kg dan Rp12.491,25/kg.
Rusli juga menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi mendorong perbaikan gizi dan sektor pangan, namun perlu dikelola secara hati-hati agar tidak memicu tekanan harga.
Dari sisi permintaan, Rusli menyampaikan tingkat kemiskinan memiliki korelasi kuat dengan kerawanan pangan. Wilayah dengan kemiskinan tinggi cenderung mengalami food insecurity, yang berisiko menciptakan lingkaran setan kemiskinan melalui stunting dan penurunan kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, ia menekankan pentingnya pengamanan pasokan oleh pengelola MBG serta peran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Ia juga menyebut kebijakan impor dapat ditempuh secara terukur dan berbasis data, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
Menutup diskusi, Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menegaskan tantangan ekonomi ke depan menuntut perumusan kebijakan publik yang semakin berbasis data agar tidak melahirkan asumsi keliru. Ia berharap diskusi tersebut dapat menjadi rujukan bagi publik dan pengambil kebijakan dalam memahami dinamika ekonomi 2026 serta memperkaya diskursus mengenai arah kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan perekonomian nasional.
